dulu, (KPK) enggak bisa dipanggil presiden kapan punSemarang (ANTARA) - Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan lembaga antirasuah tersebut untuk tetap menjalankan fungsi saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau checks and balances.
"Sangat berbeda dengan saya dulu, (KPK) enggak bisa dipanggil presiden kapan pun; sehingga kemudian kami melakukan checks and balances," kata Saut di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Satu mengatakan hal itu usai menghadiri seminar "Peran Pemuda Dalam Kontekstualisasi Perubahan Mewujudkan Cita-Cita Bangsa" di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
Baca juga: KPK undang eks pimpinan-pegiat antikorupsi bahas pemberantasan korupsi
Menurut Saut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan fungsi checks and balances tidak seperti dulu.
"Dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 itu, dia (KPK) udah jadi bagian dari Pemerintah, tidak jadi bagian dari checks and balances secara keseluruhan," jelasnya.
Oleh karena itu, Saut berharap presiden baru nantinya bisa mengembalikan fungsi KPK untuk saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara lainnya.
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung, yang hadir dalam acara itu, juga menyoroti optimalisasi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menangani tindak pidana korupsi oleh koruptor yang belum tertangkap.
Baca juga: Koalisi masyarakat sipil mendirikan kantor darurat berantas korupsi
Dengan perpanjangan jabatan itu, Rocky mengatakan menjadi pekerjaan rumah bagi Firli Bahuri dan kawan-kawan untuk bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi yang selama ini belum terselesaikan.
Dia pun mengajak mahasiswa untuk berpikir secara objektif, logis, dan berbasis data dalam menyikapi berbagai hal, termasuk situasi perpolitikan. Bahkan, dalam memilih calon pemimpin masa depan, yakni calon presiden pada Pilpres 2024, dengan menyaring calon berdasarkan prestasi yang bersangkutan.
"Mari kita berpikir secara objektif. Datanya kan ada. Pemimpin masa depan itu difilter berdasarkan prestasi dia sendiri, dengan kejujuran, tidak dengan memanipulasi realitas," ujarnya.
Kalangan mahasiswa dan pemuda juga memiliki kekuatan besar sebagai pemikir untuk membantu mengurai persoalan bangsa dan memecahkannya.
Dalam diskusi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Walisongo Semarang itu, hadir pula aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulingga.
Baca juga: DPR respons kedatangan Saut Situmorang soal korupsi BTS
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
