Jakarta (ANTARA) - Ketua Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (IKASBA) Kalimantan Selatan Aliansyah Mahadi menilai narasi "people power" yang diduga mengarah pada upaya pemakzulan pemerintahan yang sah sebagai sesuatu yang perlu diantisipasi dan harus segera diselesaikan.

“Jangan sampai masyarakat mengikuti hal hal yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk juga terhadap ajakan atau imbauan people power ini. Karena itu merupakan sebuah hal di luar jalur yang ada,” ujar  Aliansyah dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi atas ajakan ilegal yang bermuara pada pemakzulan pemerintah.

“Pemuda ini harus benar-benar jeli dan bisa memfilter dalam melihat masalah ini. Jangan sampai mereka terbawa juga atau terpengaruh terhadap provokasi itu, seperti hanya ikut-ikutan,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa memasuki tahun politik, narasi people power kembali mencuat dengan ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. Untuk itu, Aliansyah mengimbau agar masyarakat nantinya bijaksana dan tidak terpecah belah akibat perbedaan pilihan politik.

“Harus selalu diingatkan bahwa, jangan jadikan perbedaan terhadap pilihan ini akan membuat kita terpecah. Silakan rekan rekan semuanya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tetapi begitu selesai acara pemilihan umum, kita harus kembali lagi menjadi satu,” ucap Ketua FKPT Kalsel itu.

Aliansyah juga menyarankan perlu adanya stimulus dari pemerintah terkait bahaya provokasi seperti itu. Hal tersebut penting demi persatuan bangsa di tengah masyarakat majemuk di Indonesia.

“Suarakan hal-hal yang demikian, mana yang bahaya untuk tidak diikuti dan hal mana yang positif untuk menjaga persatuan antar masyarakat, serta bagaimana cara menghadapi gesekan-gesekan yang mutlak terjadi pada bangsa yang beragam ini,” tutur dia.

Dia menjelaskan keberadaan IKASBA Kalsel sendiri yang terbentuk di masa kepemimpinan Gubernur Sjachriel Darham juga turut menjadi wadah dalam membangun kewaspadaan dini serta mempererat solidaritas masyarakat Kalimantan Selatan terhadap ancaman provokasi dan radikalisme melalui peran serta para tokoh suku dan etnis.

“Dengan selalu menekankan bahwa kita adalah satu keluarga, mempererat komunikasi antar suku dan etnis serta hubungan dengan pemerintah baik daerah maupun pusat juga terjalin. Jadi kalau ada suatu sedikit gesekan di antara etnis atau suku, kita utamakan komunikasi,” pungkas Aliansyah.
Baca juga: "People power" dinilai gerakan tidak konstruktif
Baca juga: Wakapolri sampaikan gerakan people power termasuk makar

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023