Kemarin, tantangan Polri pada tahun politik hingga keterangan 49 ASN

Jakarta (ANTARA) -

Ragam peristiwa hukum mewarnai pemberitaan Rabu (5/7) kemarin mulai dari tantangan Polri pada tahun politik hingga KPK telah meminta keterangan dari 49 pejabat dan ASN Kementerian Pertanian.

Berikut lima berita hukum menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:

1. SETARA Institute ingatkan tantangan Polri pada tahun politik

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengingatkan tantangan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri akan semakin kompleks pada tahun politik Pemilu 2024.

"Polri akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum maupun trial by the mob dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu, termasuk mengantisipasi perilaku para conflict entrepreneur," kata Hendardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

2. Praktisi minta lembaga penegak hukum berantas mafia peradilan

Praktisi hukum JJ Amstrong Sembiring meminta lembaga penegak hukum untuk memberantas mafia peradilan, yang sangat meresahkan para pencari keadilan.

"Panjangnya birokrasi penanganan perkara dan ingin mendapatkan uang cepat dengan menghalalkan segala cara, itulah menjadi salah satu sebab, di samping lemahnya pengawasan internal terhadap praktik tumbuhnya mafia penanganan perkara," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia pun mendesak agar Ketua Mahkamah Agung (MA) tidak segan-segan memberikan sanksi yang sangat keras terhadap hakim-hakim di Pengadilan Negeri, yang terlibat suap atau terindikasi membuka peluang praktek mafia peradilan.

Selengkapnya klik di sini.

3. Endar Priantoro batal bertemu pimpinan KPK usai kembali jabat Dirlidik

Endar Priantoro batal bertemu seluruh jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyambangi Gedung Merah Putih pada Rabu sore, usai dirinya kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

"Hari ini saya sebenarnya ingin menghadap pimpinan bahwa saya akan melaksanakan tugas kembali," kata Endar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

4. Mahfud MD ingatkan bahaya ancaman serangan ideologi terkait terorisme

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan seluruh pihak akan bahaya ancaman serangan ideologi yang berkaitan dengan aksi terorisme.

Menurut Mahfud, ancaman ideologi berbeda dengan ancaman teritorial. Pasalnya, ancaman teritorial bisa tampak secara langsung, sementara ancaman ideologi tidak.

“(Ancaman) teritori itu gangguan terhadap wilayah fisik, tapi kalau (ancaman) ideologi itu gangguan terhadap semangat persatuan kita, keamanan, dan kenyamanan dalam rangka satu ideologi bersama,” kata dia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

5. KPK sebut 49 pejabat dan ASN Kementan telah dimintai keterangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sebanyak 49 pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan) telah dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi di instansi tersebut.

"Untuk kebutuhan penyelidikan sudah mengundang, ya, untuk permintaan keterangan itu 49 (orang), baik itu pejabat, ASN di lingkungan Kementan, termasuk pak menteri," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.