“Sesuai dengan judul saya, mendorong peran BSBI yang lebih relevan, saya ingin mengusulkan agar dibangun mekanisme konsultasi reguler antara BSBI dengan DPR baik formal maupun informal dalam rangka mendiskusikan secara reguler, rutin, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia,” kata Nawir dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, saat ini relasi antara BSBI dan DPR RI masih bersifat struktural. Penting bagi BSBI untuk mempunyai mekanisme konsultasi secara rutin dengan DPR RI agar mendapatkan masukan (feedback). Dengan masukan tersebut, nantinya BSBI mampu lebih terarah dalam mengawasi isu-isu yang tengah dihadapi BI.
Lebih lanjut, Nawir juga menyoroti penjelasan dalam Pasal 58A Ayat 2 dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ia menilai, perlu adanya penjelasan lebih jelas untuk istilah “kelembagaan” dalam ayat tersebut.
Kelembagaan yang dimaksud adalah dukungan organisasi, sumber daya, tata kelola, dan pelaksanaan anggaran operasional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BI. Dengan demikian, kelembagaan tersebut tidak mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial.
"Tetapi saya kira yang membatasi bagi BSB untuk masuk ke wilayah kebijakan lebih jauh adalah penjelasan Pasal 58a Ayat 2, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kinerja kelembagaan adalah dukungan organisasi sumber daya, kemudian tata kelola dan pembiayaan operasional, jadi sebatas itu
Adapun Muhammad Nawir Messi merupakan calon anggota BSBI sekaligus petahana. Sebelumnya, ia telah menjadi anggota BSBI untuk periode 2020-2023.
Baca juga: Calon Anggota: BSBI Perlu refocusing untuk perkuat pengawasan
Baca juga: Calon Anggota BSBI: Unsur risiko perlu dalam analisis kewenangan BI
Baca juga: CA BSBI sebut BSBI perlu lakukan harmonisasi kewenangan
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
