Tahap awal ada tiga desa menjadi model dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuanganSurabaya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian dan turun langsung ke desa untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui Program Desaku Cakap Keuangan.
"Program Desaku Cakap Keuangan tahun ini dimulai. Tahap awal ada tiga desa menjadi model dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan," ujar Deputi Direktur Literasi dan Informasi OJK Yulianta saat menjadi narasumber media update OJK se- Kalimantan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan Desaku Cakap Keuangan adalah program peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat.
"Kemudian Program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)," papar dia.
Ia berharap program tersebut dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang tertuang dalam 18 poin SDG’s Desa.
Baca juga: Penguatan ekosistem syariah didorong literasi dan inklusi keuangan
Baca juga: OJK sebut penguatan permodalan optimalkan inovasi teknologi asuransi
"Program ini juga untuk meningkatkan pemahaman terkait lembaga, produk & layanan jasa keuangan di antaranya perbankan, lembaga pembiayaan, pegadaian dan perasuransian. Terpenting juga meningkatkan pemahaman terkait investasi dan pinjaman daring ilegal," jelas dia.
Ia mendorong OJK di setiap daerah menggencarkan Program Desaku Cakap Keuangan agar literasi dan inklusi keuangan di daerah semakin meningkat.
"Sejauh ini telah banyak program peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia seperti satu pelajar satu rekening, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) dan lainnya," kata dia.
Berdasarkan hasil survei nasional 2022 indeks literasi keuangan nasional sebesar 49,68 persen. Sedangkan untuk inklusi nasional 85,10 persen.
Pemerintah Indonesia menargetkan indeks literasi mencapai 50 persen dan inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
Baca juga: OJK tingkatkan pemahaman keuangan masyarakat wisata Kampung Laut Jambi
Baca juga: OJK sebut penyaluran kredit perbankan Mei 2023 tumbuh 9,39 persen
Pewarta: Dedi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
