"Kami selalu menindak tegas setiap pungutan liar. Namun, ini harus diiringi sinergisme dari semua pihak. Kita semua harus memerangi pungli dengan keras, tidak lagi sebatas teguran dan imbauan saja," kata Ganjar melalui sambungan telepon kepada ANTARA di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.
Ganjar juga mengajak semua lapisan masyarakat melakukan pengawasan dan kepada pihak sekolah serta para pengajar agar menjaga komitmen serta memegang erat integritas di mana pun berada.
Baca juga: DPRD sesalkan oknum guru dan kepala sekolah terjerat pungutan liar
Dia berulang kali melarang pihak sekolah menarik iuran dalam bentuk apa pun kepada para siswa atau wali siswa karena sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu. Apabila ditemukan berbagai praktik pungli, Ganjar mengaku tidak akan segan mengambil tindakan tegas.
Berdasarkan data pada aplikasi aduan LaporGub! total terdapat 284 aduan pungutan di sekolah per kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada periode 1 Januari-10 Juli 2023.
Dari total data aduan tersebut, 152 aduan di antaranya telah selesai diproses, 69 dalam tahap verifikasi, 45 dalam progres, 17 masuk kategori spam, dan satu aduan belum dijawab.
Baca juga: Pemkot Jakbar larang pungli berkedok sumbangan hari keagamaan
Sebelumnya, Ganjar mengambil tindakan tegas berupa pembebastugasan Kepala SMK Negeri 1 Sale Widodo dari jabatannya setelah terbukti melakukan pungutan liar kepada para pelajar.
Selain membebastugaskan kepala sekolah di Kabupaten Rembang itu, Ganjar juga meminta agar uang tarikan pungli dengan modus infak untuk pembangunan musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah itu dikembalikan.
Menurut Ganjar, masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah tanpa harus meminta iuran kepada siswa, misalnya dengan mengundang alumni untuk ikut berperan membangun sekolah.
Baca juga: Ganjar tindak lanjuti dugaan pungli SMKN di Rembang
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
