Kemarin, Wapres gembira toleransi agama hingga zonasi PPDB dievaluasi

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik mewarnai pemberitaan nasional Jumat (14/7) kemarin mulai dari Wakil Presiden yang gembira atas kerukunan antarumat beragama di Papua Barat hingga zonasi PPDB perlu dievaluasi. Berikut lima peristiwa politik menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:

1. Wapres gembira atas kerukunan antarumat beragama di Fakfak Papua Barat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan kegembiraannya atas berlangsungnya kerukunan antarumat beragama yang luar biasa di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sebagai wilayah yang memiliki semboyan "Satu Tungku Tiga Batu".

Hal itu disampaikan Wapres dalam pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh adat Kabupaten Fakfak, di Fakfak, Papua Barat, Jumat.

"Saya menyambut gembira tentang adanya kerukunan antara umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kemudian semangat NKRI. Ini modal dasar kita di dalam membangun," kata Wapres.

Selengkapnya klik di sini.

2. TSRC: PKB masih berpotensi gabung di koalisi pemenangan Ganjar

Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting (TSRC) Yayan Hidayat mengatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih berpotensi bergabung dengan koalisi pemenangan Ganjar Pranowo.

"Koalisi pemenangan Ganjar Pranowo masih terbuka lebar karena hingga kini PDIP belum mengumumkan nama cawapres," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. KSP: Pemerintah tetap laksanakan pilkada 2024 sesuai jadwal

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.

"Pemerintah tetap sesuai dengan skenario undang-undang bahwa pilkada dilaksanakan pada November 2024," kata Juri di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

4. Moeldoko: Ketua Bawaslu hanya curhat soal penundaan pilkada 2024

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja hanya menyampaikan curahan hati (curhat) soal opsi penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, bukan menyampaikan usulan resmi atas nama lembaga.

"Belum (pengajuan resmi), curhat kok resmi," kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta pada Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

5. Puan minta pemerintah evaluasi sistem zonasi PPDB

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), akibat potensi kecurangan pada sistem zonasi.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Puan mendorong evaluasi dilakukan karena ditemukan-nya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.

"Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik," ucapnya.

Selengkapnya klik di sini.