Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan perlu inovasi dan terobosan baru dari para pihak terkait dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.
"Satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi paradoks yang menyertai pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, perlu inovasi, dan terobosan baru," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Muhaimin mengatakan hal itu untuk menanggapi data profil kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (17/7).
Dalam profil tersebut, BPS mencatat tingkat kemiskinan di Tanah Air per Maret 2023 turun menjadi 9,36 persen dari total populasi Indonesia atau setara dengan 25,9 juta orang. Meskipun begitu, diketahui pula bahwa ketimpangan antara penduduk yang kaya dan miskin justru semakin lebar.
Baca juga: Cak Imin: PKB siap hadapi Pemilu 2024
BPS mencatat per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388 dari sebelumnya 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam itu terjadi di wilayah perkotaan, sementara di perdesaan tetap stagnan.
Selain inovasi, lanjut Muhaimin, pola pembangunan di Indonesia juga perlu diubah, yakni difokuskan ke perdesaan terlebih dahulu untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
"Saya berulang kali menyatakan pola pembangunan kita memang perlu diubah, yang sekarang ini kan dari atas ke bawah; dibalik menjadi dari bawah ke atas atau dari desa," jelasnya.
Baca juga: Puan: Intensi komunikasi dengan PKB untuk bangun bangsa-negara
Apabila pola pembangunan diubah, Muhaimin yakin ketimpangan ekonomi di daerah pun akan teratasi.
"Kalau pembangunan kita balik dari bawah atau dari desa, saya yakin ketimpangan ekonomi bisa kita atasi. Jurang antara orang kaya dan miskin di negeri ini bisa dipangkas," ujarnya.
Muhaimin juga menekankan desa merupakan kunci pembangunan dan kemajuan.
Baca juga: Muhaimin ingatkan soal kolaborasi ketahanan pangan dalam negeri
"Satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi paradoks yang menyertai pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, perlu inovasi, dan terobosan baru," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Muhaimin mengatakan hal itu untuk menanggapi data profil kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (17/7).
Dalam profil tersebut, BPS mencatat tingkat kemiskinan di Tanah Air per Maret 2023 turun menjadi 9,36 persen dari total populasi Indonesia atau setara dengan 25,9 juta orang. Meskipun begitu, diketahui pula bahwa ketimpangan antara penduduk yang kaya dan miskin justru semakin lebar.
Baca juga: Cak Imin: PKB siap hadapi Pemilu 2024
BPS mencatat per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388 dari sebelumnya 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam itu terjadi di wilayah perkotaan, sementara di perdesaan tetap stagnan.
Selain inovasi, lanjut Muhaimin, pola pembangunan di Indonesia juga perlu diubah, yakni difokuskan ke perdesaan terlebih dahulu untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
"Saya berulang kali menyatakan pola pembangunan kita memang perlu diubah, yang sekarang ini kan dari atas ke bawah; dibalik menjadi dari bawah ke atas atau dari desa," jelasnya.
Baca juga: Puan: Intensi komunikasi dengan PKB untuk bangun bangsa-negara
Apabila pola pembangunan diubah, Muhaimin yakin ketimpangan ekonomi di daerah pun akan teratasi.
"Kalau pembangunan kita balik dari bawah atau dari desa, saya yakin ketimpangan ekonomi bisa kita atasi. Jurang antara orang kaya dan miskin di negeri ini bisa dipangkas," ujarnya.
Muhaimin juga menekankan desa merupakan kunci pembangunan dan kemajuan.
Baca juga: Muhaimin ingatkan soal kolaborasi ketahanan pangan dalam negeri
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
