Inggris menjatuhkan 13 sanksi baru sebagai jawaban atas langkah Rusia yang disebut Inggris merusak identitas nasional Ukraina", termasuk deportasi paksa itu.
Menteri Kebudayaan Rusia Olga Lyubimova juga dijatuhi sanksi karena menggunakan jabatannya untuk mendukung kebijakan anti-Ukraina yang diterapkan pemerintah Rusia."
Para penerima sanksi akan dijatuhi hukuman pembekuan aset dan larangan bepergian.
"Berkaitan dengan langkah mengerikan deportasi paksa anak dan propaganda penuh kebencian yang dilakukan oleh para pendukungnya, kami melihat tujuan sebenarnya (Presiden Rusia Vladimir) Putin adalah menghapus Ukraina dari peta," kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly.
Baca juga: Soal ekspor biji-bijian, Dubes Ukraina tuding Rusia lakukan pemerasan
“Sanksi yang dijatuhkan hari ini ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban para pendukung pemerintahan Putin, termasuk mereka yang ingin melihat Ukraina hancur dan kehilangan identitas nasional serta masa depannya," sambung dia.
Kedutaan Besar Rusia di Inggris menyebut sanksi tersebut "tak masuk akal dan tidak sah secara hukum".
Rusia juga menyatakan orang-orang yang dikenai sanksi itu termasuk orang-orang yang justru berperan dalam menyelamatkan anak-anak.
Bulan lalu, Uni Eropa juga menjatuhkan serangkaian sanksi kepada pihak-pihak yang menurut organisasi supranasional tersebut bertanggung jawab atas "pemindahan dan deportasi paksa anak-anak Ukraina serta perampasan warisan budaya Ukraina."
Pada Juni 2022, Inggris menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova, atas pemindahan dan adopsi paksa anak-anak Ukraina.
Baca juga: Pelabuhan Odesa dihantam serangan udara Rusia
Inggris mengungkapkan banyak anak Ukraina dikirim ke kamp indoktrinasi untuk "diberikan pendidikan akademik, budaya, patriotisme, dan militer yang Rusia-sentris."
Awal bulan ini, Rusia mengaku telah membawa sekitar 700.000 anak dari zona konflik di Ukraina untuk tinggal di wilayah Rusia demi keselamatan mereka.
Pemerintah Ukraina berhasil memulangkan sebagian dari anak-anak tersebut, namun mengungkapkan banyak anak diduga dideportasi secara ilegal tanpa izin orang tua mereka dan otoritas Ukraina.
Pada Juni, kejaksaan Ukraina mendakwa seorang politisi Rusia dan dua tersangka asal Ukraina yang diduga membantu politisi tersebut melakukan kejahatan perang berupa deportasi puluhan anak yatim piatu asal kota Kherson.
Cleverly akan mengetuai sidang membahas situasi di Ukraina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Senin malam. Dia akan menyoroti deportasi anak-anak Ukraina.
Baca juga: Amunisi menipis akibat perang Ukraina, Inggris anggarkan Rp49 triliun
Sumber: Reuters
Penerjemah: Uyu Septiyati Liman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
