Keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah yang diambil Pemerintah Korsel setelah Presiden Yoon Suk Yeol melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina sebelumnya pada bulan ini dan berjanji untuk menyediakan paket bantuan keamanan, kemanusiaan dan rekonstruksi.
Sejak Februari tahun lalu, Pemerintah Korsel telah mempertahankan larangan bepergian ke seluruh wilayah Ukraina.
Namun, pemerintahan tersebut berencana mengizinkan para pengusaha memasuki negara itu untuk melakukan program rekonstruksi pascaperang, kata pejabat.
Langkah tersebut bukanlah langkah pertama yang dilakukan Korsel untuk mengizinkan para pengusahanya memasuki negara yang dilanda perang.
Pada 2007, pemerintah Korsel memperlakukan larangan perjalanan ke Irak, tetapi para pengusahanya melakukan perjalanan ke negara itu dengan melakukan pengecualian terhadap paspor mereka.
Pekan ini, Asosiasi Perdagangan Internasional Korea berencana menyelenggarakan pertemuan antara pejabat kementerian perdagangan dan perusahaan konstruksi, infrastruktur dan energi yang tertarik dalam proyek rekonstruksi di Ukraina.
Isu mengizinkan kunjungan ke Ukraina dapat muncul selama pertemuan yang dijadwalkan pada Selasa, kata pejabat.
Pemerintah Korsel juga tengah mempertimbangkan kemungkinan mengirimkan delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintahan senior dan para pengusaha ke Ukraina untuk mendiskusikan sejumlah proyek rekonstruksi yang dilaporkan diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun dolar Amerika (sekitar Rp15 kuadriliun).
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Korsel tetap tolak sediakan senjata mematikan ke Ukraina
Baca juga: Korsel tambah peralatan anti-ranjau untuk Ukraina
Baca juga: Korsel tak akan kirim senjata ke Ukraina demi hubungan dengan Rusia
Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
