Kemenko PMK: Program pelengkap bantu pengentasan kemiskinan ekstrem

"Jadi penekanannya adalah complementary program, serta interoperabilitas program itu (pengentasan kemiskinan ekstrem) harus betul kita pastikan," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin.

Nunung mengatakan sejumlah program pelengkap yang berada di daerah-daerah membantu menebalkan Program Bantuan Sosial (Bansos) yang berasal dari pemerintah pusat.

Contohnya, dia menyebutkan pada daerah yang memiliki kemampuan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk setempat.

Hal tersebut, sambungnya, akan dipetakan bersama dengan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga, serta pemerintah daerah.

"Jadi kalau mau ada program, sasar disini. Kami tunjukkan ini kantong-kantong penerima bantuannya," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Deputi III Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan program pelengkap dari pemerintah daerah sesuai dengan program pemerintah pusat dalam membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem, karena penduduk dengan kategori kemiskinan ekstrem tidak semuanya mampu untuk bekerja dengan kegiatan ekonomi produktif.

"Karena kalau program ekonomi pemerintah itu kan seperti buka usaha dan sebagainya, jadi bukan yang memerlukan keadaan tertentu seperti bekerja," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, dia menyebutkan, penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh seluruh kementerian dan lembaga dapat membantu mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Saya kira hasil yang disampaikan bernilai positif. Tidak ada yang sempurna, kita yakin bahwa kita on the right track," kata Edy Priyono