“Total belanja APBD sampai dengan bulan Juni Rp399,55 triliun, coba tadi kalau kita lihat jumlah yang kita transfer ke daerah Rp364 triliun, APBD belanja Rp399,55 triliun, ini artinya mayoritas dari belanja di APBD itu masih mengandalkan dari TKDD,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Realisasi belanja APBD tersebut masih 31,26 persen dari target belanja APBD tahun ini. Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai kinerja kecepatan belanja daerah dengan pemerintah pusat mempunyai kemiripan, yakni masih sama-sama di bawah 40 persen.
Lebih lanjut, ia memaparkan jenis belanja pegawai tercatat Rp181,08 triliun atau menunjukan pertumbuhan 11,01 persen pada semester I 2023.
Hal itu karena adanya peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja tambahan penghasilan ASN, serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
Pada belanja barang dan jasa mencapai Rp103,79 triliun atau meningkat tipis 1,84 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan itu disebabkan peningkatan belanja barang, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
Kemudian, belanja modal tercatat Rp26,06 triliun atau meningkat 5,63 persen. Hal itu karena peningkatan belanja modal dan jembatan, belanja modal bangunan air, belanja modal alat angkutan dan belanja modal alat kantor dan rumah tangga.
Pada aspek belanja lainnya mencapai Rp88,63 triliun atau meningkat 2,53 persen karena peningkatan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
Adapun untuk belanja per fungsi, Sri Mulyani menjelaskan realisasi belanja fungsi ekonomi, fungsi perlindungan sosial (perlinsos) dan fungsi kesehatan masing-masing tumbuh 4,53 persen, 2,56 persen, dan 14,10 persen secara tahunan (yoy)
“Kalau kita lihat berfungsinya masih mayoritas didominasi oleh belanja fungsi kesehatan yaitu Rp64,3 triliun, terutama untuk belanja-belanja di bidang kesehatan termasuk, dalam hal ini untuk operasi Puskesmas. Sedangkan belanja untuk fungsi ekonomi adalah kedua, yaitu Rp49 triliun atau naik 4,53 persen, pemerintah daerah masih sangat kecil dari sisi alokasi belanja untuk perlindungan sosial hanya Rp4,36 triliun” ujarnya.
Adapun untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) per Juni 2023 telah tercatat Rp364,1 triliun, sedikit lebih rendah 1,0 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 lalu yang mencapai Rp367,7 triliun.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
