KKP kembali meraih predikat WTP dari BPK

 

"(Pada) 2021 Alhamdulillah WTP, 2022 kemudian WTP lagi, dan harapan kami adalah di 2023 nanti tetap WTP dan seterusnya," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK diakui Trenggono melengkapi capaian kinerja KKP tahun 2022 yang berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara signifikan.

Adapun PNBP sektor kelautan dan perikanan tahun lalu tembus Rp1,8 triliun dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Selain itu, sejumlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program strategis KKP juga telah terbit, salah satunya PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

KKP juga sudah melaksanakan mekanisme PNBP Pascaproduksi untuk sub-sektor perikanan tangkap, demi menjaga kelestarian ekologi dan peningkatan penerimaan negara.

Trenggono memastikan, pihaknya berkomitmen memperkuat Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengapresiasi perolehan predikat WTP serta peningkatan PNBP yang signifikan di KKP. Menurutnya, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan untuk bisa mendapat predikat WTP dari BPK.

"Atas laporan keuangan KKP tahun 2022, BPK menilai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dan semua hal yang material telah sesuai dengan standar, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga sudah maksimal, serta SPI-nya itu sudah efektif. Jadi kami ucapkan selamat atas kerja keras seluruh jajaran KKP," ujar Haerul.