Arahan tersebut yaitu memperbolehkan DHE SDA dari eksportir untuk menggunakan sebagai agunan tunai selama memenuhi persyaratan OJK mengenai kualitas aset.
“OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai yang peraturan OJK nya terkait peraturan mengenai kualitas aset,” kata Mahendra dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor (DHE) di Jakarta, Jumat.
Baca juga: OJK terbitkan aturan pemisahan unit usaha syariah perbankan
Adapun perubahan kebijakan tersebut telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang rencananya mulai berlaku 1 Agustus 2023 mendatang. PP itu merupakan hasil revisi dari PP Nomor 1 Tahun 2019.
Dengan adanya perubahan aturan DHE itu, para eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor 250 ribu dolar AS atau lebih, wajib menempatkan DHE nya minimal 30 persen ke rekening khusus (reksus) dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI).
Selain itu, OJK juga memberikan arahan kepada para Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bahwa LPEI dapat menerima DHE SDA. Debitur LPEI ditampung dalam rekening debitur termasuk melalui pembukaan rekening khusus.
Lebih lanjut, OJK mengapresiasi implementasi PP No 36 Tahun 2023 itu karena adanya dampak positif. PP tersebut dapat meningkatkan likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri, kemudian mendorong aktivitas dan produk berbasis valas ataupun kegiatan lainnya apabila dikonversi. Aturan baru tersebut juga memperkuat dan mendorong pendalaman dalam jasa keuangan yang ada.
“Tentunya akan memperkuat dan juga mendorong pendalaman dalam keuangan jasa keuangan yang ada, dan pada gilirannya perkuatan perekonomian Indonesia,” pungkasnya.
Baca juga: BEI tunggu regulasi OJK terkait penyelenggaraan bursa karbon
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
