Implementasi bisnis dan HAM muaranya tentu adalah untuk meningkatkan daya saing produk-produk kita di pasar globalJakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam aktivitas bisnis diharapkan akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Dengan demikian, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra dalam dialog bertajuk “Securing Indonesia’s Place in The Global Trade through Business and Human Rights” yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, mengatakan implementasi HAM dalam aktivitas bisnis dapat berdampak positif bagi iklim investasi di tanah air.
“Implementasi bisnis dan HAM muaranya tentu adalah untuk meningkatkan daya saing produk-produk kita di pasar global,” katanya.
Kemenkumham sendiri telah mengembangkan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (Prisma) untuk meminimalisir potensi dugaan pelanggaran HAM dalam kegiatan bisnis.
Pengembangan aplikasi itu diharapkan akan meningkatkan kesadaran atas nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam aktivitas bisnis.
“Melalui aplikasi PRISMA, kami berharap para pelaku usaha secara mandiri dapat mengenal lebih dekat nilai-nilai HAM sehingga mampu meminimalisir potensi dugaan pelanggaran HAM sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait upaya pemerintah dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM,” katanya.
Dhahana meyakini penerapan nilai-nilai HAM dalam aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha akan berdampak positif terhadap dunia bisnis di tanah air. Pasalnya, saat ini kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai HAM semakin membaik.
“Saat ini, konsumen yang menjadi tujuan ekspor kita misalnya Uni Eropa semakin kritis dan mereka menginginkan produk-produknya ramah HAM seperti ramah lingkungan, ramah anak, dan bebas dari perbudakan,” ungkapnya.
Hingga saat ini, aplikasi Prisma mendapat respon positif dari para pelaku usaha, termasuk BUMN, perbankan, maupun yang bergerak sektor sumber daya alam telah menjajal PRISMA.
“Hingga kini telah ada sejumlah 217 perusahaan yang telah melakukan uji tuntas secara mandiri melalui aplikasi Prisma,” katanya.
Kepala Biro Hukum Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Budi Purwanto menegaskan pentingnya HAM dalam perdagangan global dan meningkatkan investasi.
“Banyak investor yang mencari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan menghormati HAM terutama investor luar negeri,” ujar Budi.
Senada, Ketua Tim Koordinator HAM PT Bumi Resources Tbk. Mahmud Samuri menilai sejatinya penerapan HAM dalam aktivitas bisnis sejalan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang diterapkan perusahaan.
“Kami memandang implementasi bisnis dan HAM dalam aktivitas bisnis dapat membangun citra positif perusahaan hingga memberikan keunggulan bersaing (competitive advantage) bagi perusahaan,” jelas Mahmud.
Saat ini Kemenkumham Bersama Kemenko Marves beserta sejumlah K/L yang tergabung dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM telah merampungkan draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Beleid tersebut ditargetkan sudah rampung dan dapat disahkan menjadi Peraturan Presiden.
Baca juga: Kementerian BUMN dukung pengarusutamaan prinsip bisnis dan HAM
Baca juga: Indonesia dorong perlindungan HAM di sektor bisnis
Baca juga: Kemenkumham Bali bentuk gugus tugas bisnis dan HAM
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
