Pemerintah Kabupaten Ngada perlu membentuk Satgas TPPO mulai dari desa sehingga masyarakat juga aktif dalam upaya penanggulangan terjadinya kasus TPPOKupang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Timur Marciana D. Jone meminta Pemerintah Kabupaten Ngada membentuk gugus tugas penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mulai dari desa sebagai upaya pencegahan terjadinya pengiriman tenaga kerja secara ilegal.
"Pemerintah Kabupaten Ngada perlu membentuk Satgas TPPO mulai dari desa sehingga masyarakat juga aktif dalam upaya penanggulangan terjadinya kasus TPPO di Kabupaten Ngada," kata Marciana D. Jone dalam keterangan yang diterima di Kupang, Minggu.
Marciana D. Jone juga sempat mengungkap hal serupa dalam kegiatan sosialisasi pencegahan TPPO dan pekerja migran Indonesia non-prosedural (PMINP) di Ngada.
Dia mengatakan masih banyak masyarakat di provinsi berbasis kepulauan ini yang belum memahami permasalahan sebagai penyebab terjadinya kasus perdagangan orang yang selama ini marak terjadi di NTT.
"Sebagai contoh masih banyak calon tenaga kerja baik yang akan bekerja di luar daerahnya (antar-daerah) maupun ke luar negeri (antar-negara) tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi," kata dia.
Baca juga: Aparat awasi ketat pelabuhan dan bandara di Labuan Bajo cegah TPPO
Menurut dia, sejumlah dokumen seperti pemalsuan kartu kependudukan maupun tidak memiliki kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hasil rekam medis yang tidak sesuai dengan data asli calon tenaga kerja, serta pemalsuan sertifikasi pelatihan yang tidak dimiliki para pekerja.
"Selain itu, masih banyak tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tanpa memiliki keterampilan bekerja yang memadai sehingga ada yang menjadi korban penganiayaan dilakukan majikan saat bekerja di luar negeri," kata Marciana D. Jone.
Dia berharap Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di daerah dapat diaktifkan kembali untuk melatih para calon tenaga kerja agar memiliki keterampilan bekerja yang baik sebelum bekerja ke luar negeri.
Ia juga berharap masyarakat harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan termasuk dokumen atau surat-surat resmi guna mencegah terjadinya perdagangan orang.
Dia mengatakan setiap calon tenaga kerja paling tidak mengetahui kemana tujuan mereka dan pekerjaan apa yang akan dilakukan selama bekerja di luar daerah atau luar negeri.
"Untuk melaksanakan pemberantasan TPPO, pemerintah wajib mengambil langkah pencegahan dan penanganan TPPO," katanya..
Marciana D Jone meminta juga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat hingga kepala desa dan lurah harus berperan aktif melakukan pengawasan terhadap calon-calon tenaga kerja.
Baca juga: Tersangka sejak 2019, Polres Ngada baru serahkan pelaku TPPO ke kejari
Baca juga: Kemenkominfo edukasi PIP di NTT soal literasi keuangan dan modus TPPO
Baca juga: Pemprov NTT pemeriksa semua legalitas PJTKI guna mencegah kasus TPPO
Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
