Pemkab Banyuwangi menerima dana insentif tersebut dari Kementerian Keuangan berdasarkan penilaian kinerja dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Secara simbolis, insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (31/7).
"Alhamdulillah, kinerja semua sektor dari berbagai pihak di Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama semua pihak untuk menekan laju inflasi. Ke depan, sinergi dan kolaborasi akan terus kami perkuat untuk pengendalian inflasi di Banyuwangi," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.
Pada tahun ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan dana insentif fiskal kinerja sebesar Rp1 triliun yang penyerahannya dibagi dalam tiga periode.
Pada penyerahan periode pertama di tahun ini, insentif fiskal yang diberikan sebesar Rp330 miliar yang diberikan kepada 33 daerah (3 provinsi, 6 kota, dan 24 kabupaten). Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi dengan DIFK senilai Rp12,29 miliar.
Baca juga: Payakumbuh terima dana insentif fiskal dari Kemendagri
"Sesuai arahan pusat, insentif fiskal ini akan kami gunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program yang bisa bermanfaat untuk warga. Seperti program-program pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli warga, upaya penurunan stunting, peningkatan investasi, dan hingga penurunan kemiskinan," ujar Bupati Ipuk.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Dwi Yanto menambahkan pemberian insentif ini diberikan berdasarkan kinerja empat indikator penilaian di tahun berjalan.
Yakni dimensi upaya pemerintah daerah, dimensi tingkat kepatuhan pelaporan, dimensi peringkat inflasi, dan dimensi realisasi penandaan inflasi. Penilaiannya berdasarkan kinerja pengendalian inflasi pada bulan Januari-Maret 2023.
Pada empat indikator tersebut, Banyuwangi meraih bobot tertinggi, sehingga insentif fiskal yang kami dapatkan juga paling tinggi di antara 32 penerima lainnya," kata Yanto.
Baca juga: Sri Mulyani beri hadiah Rp10 miliar ke 10 provinsi yang tekan inflasi
Dwi Yanto mencontohkan sejumlah upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi pangan di daerah, antara lain bagaimana menggerakkan ekonomi arus bawah lewat gerakan belanja cantik di pasar-pasar tradisional dan UMKM.
Pemkab Banyuwangi, katanya, menggeber program UMKM Naik Kelas sebagai upaya untuk meningkatkan skala ekonomi dari para UMKM.
Antara lain lewat pemberian bantuan alat produksi, memfasilitasi pengurusan izin usaha, hingga pelatihan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi.
Dwi Yanto menambahkan, secara rutin Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Banyuwangi juga rutin melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan yang tersedia, termasuk melaksanakan operasi pasar murah bersama instansi terkait," katanya.
"Kami juga merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi serta memberikan bantuan transportasi dari APBD untuk kelancaran distribusi bahan pangan," katanya.
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
