"Apabila ada narasi yang menginginkan Ganjar Pranowo menjadi bakal cawapres dari capres lain, yang membuat narasi tersebut miskin ilmu politiknya," kata Inas dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Inas, Ganjar bisa memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu dikatakannya karena menilai Ganjar memiliki elektabilitas tinggi dan telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain.
"Bukankah Ganjar Pranowo diusung untuk menjadi capres oleh PDI Perjuangan yang memiliki suara terbanyak dalam pilpres yang lalu? Ganjar Pranowo punya modal besar untuk menarik minat partai lain bergabung, yakni elektabilitas yang tinggi dan sudah memenuhi PT (presidential threshold), mau apa lagi?” ucapnya.
Atas alasan itu, Inas mengajak partai politik lain yang belum menentukan keputusan politiknya untuk berkoalisi mendukung Ganjar sebagai capres.
"Segera, deh, partai-partai yang masih 'jomblo' agar bergabung dengan Ganjar Pranowo," ucap dia.
Baca juga: Megawati kumpulkan pengurus PDIP untuk konsolidasi Pemilu 2024
Baca juga: Jokowi dan Ganjar hadiri pengukuhan kepengurusan Apindo
Diketahui, Ganjar Pranowo telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Selain partai-partai tersebut, partai lain juga diprediksi bakal merapatkan barisan kepada Ganjar, salah satunya Partai Golkar.
Pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Kamis (27/7) dinilai menunjukkan sinyal positif. Dari pertemuan itu, PDI Perjuangan dan Partai Golkar sepakat membentuk tim teknis kerja sama.
Dalam keterangan tertulis yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan kerja sama PDI Perjuangan dan Partai Golkar akan segera disepakati.
"Insya Allah kerja sama kedua partai tak lama lagi akan segera disepakati pimpinan kami masing-masing," kata Said Abdullah.
Sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
