"Digitalisasi ini kita targetkan untuk 'event' berkelas nasional itu 14 hari sebelum 'event' sudah bisa diterbitkan dan untuk 'event' internasional sekitar 21 hari sebelum acara sudah diterbitkan," kata Sandiaga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Sandiaga menjelaskan penyelenggara kegiatan (event organizer) sebelumnya mengeluhkan soal ketidakpastian perizinan yang biasanya baru terbit beberapa jam sebelum kegiatan berlangsung.
Menurut Sandiaga, salah satu pertimbangan dari penyelenggara acara yang mendatangkan band asal Inggris, Coldplay, hanya menggelar konsernya di Jakarta selama satu hari adalah karena terkendala perizinan.
Baca juga: Sandiaga sebut digitalisasi izin acara beri nilai tambah Rp17 triliun
Sementara itu, konser Coldplay di negara tetangga lainnya, seperti Singapura dan Thailand digelar lebih dari satu hari.
"Salah satu pertimbangan kenapa Coldplay hanya memilih satu hari di sini dan lebih dari satu hari di negara lain itu karena faktor salah satunya perizinan, baik dari kemudahan perizinan, waktu dan biaya perizinan," kata Sandiaga.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya layanan perizinan satu pintu berbasis elektronik untuk penyelenggaraan acara seni dan olahraga.
Proyek percontohan digitalisasi perizinan tersebut akan diuji coba pada September mendatang dan dievaluasi secara periodik, sehingga memudahkan penyelenggara mendapatkan perizinan.
Melalui digitalisasi perizinan ini, biaya perizinan dan keamanan, serta besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan bisa secara transparan dilaporkan.
Dengan adanya kemudahan perizinan acara ini, pemerintah optimistis untuk memperluas dari 3.000 acara yang sudah ada di tahun ini dengan perkiraan nilai ekonomi Rp197 triliun.
Jika digitalisasi ini sudah diterapkan, efisiensi dan nilai tambah ekonomi dari penyelenggaraan acara bisa mendapat tambahan Rp17 triliun.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
