“Indonesia sebagai ketua ASEAN melihat bahwa hal ini semakin memperlambat proses perdamaian dan akan semakin menyulitkan posisi Myanmar itu sendiri,” kata Faizasyah kepada sejumlah media di Jakarta, Selasa.
Meskipun baik ASEAN maupun negara-negara anggotanya tidak merilis pernyataan tertentu untuk menanggapi tertundanya pemilu di Myanmar, Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengikuti perkembangan situasi dari dekat.
“Kita juga mengharapkan adanya masukan dari perwakilan kita di Myanmar untuk kemudian pemerintah bisa mengevaluasi (sikap),” tutur Faizasyah.
Junta yang berkuasa di Myanmar pada Senin (31/7) secara resmi menunda pemilu yang semula dijanjikan pada Agustus tahun ini.
Menyusul penundaan tersebut, pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung tentara, memperpanjang status darurat hingga enam bulan ke depan.
Baca juga: Junta Myanmar perpanjang status darurat keempat kalinya sejak kudeta
Militer sebelumnya berjanji untuk mengadakan pemilu pada Agustus 2021 setelah menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.
Junta menyebut kekerasan yang sedang berlangsung sebagai alasan untuk menunda pemungutan suara.
“Dalam melaksanakan pemilu, agar pemilu yang bebas dan adil serta dapat memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan pengaturan keamanan sehingga masa darurat perlu diperpanjang,” demikian pernyataan junta yang dibacakan di televisi pemerintah.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang dipicu tuduhan kecurangan dalam pemilu November 2020—yang dimenangi oleh partai Suu Kyi.
Namun, kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan yang dimaksud.
Baca juga: ILO: pasar tenaga kerja kian rapuh akibat krisis Myanmar
Baca juga: Junta Myanmar ampuni lima kesalahan Suu Kyi
Baca juga: PBB desak Myanmar kembali ke demokrasi
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
