Program kerja tersebut di antaranya Famtrip Temanggung, Mini FGD Hari Pariwisata Sedunia, Bekasi Creative Festival, Indonesia Tourism Outlook (ITO) 2024, Famtrip Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dan Famtrip IKN Nusantara.
“Terima kasih kepada rekan-rekan media atas kerja sama yang sudah berjalan dengan baik dan sangat bersahabat ini, mohon ditingkatkan lagi, dan ditambah dengan aspek inovasi, adaptasi, dan kolaborasi untuk tahun 2023-2024 ini,” kata Menparekraf Sandiaga saat menerima audiensi Forwaparekraf di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu.
Menparekraf melanjutkan, di tahun 2023 yang merupakan tahun politik ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berpotensi mengalami perkembangan yang baik, karena banyak pergerakan partai politik dalam berkegiatan.
Menparekraf melanjutkan, di tahun 2023 yang merupakan tahun politik ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berpotensi mengalami perkembangan yang baik, karena banyak pergerakan partai politik dalam berkegiatan.
“Menurut saya tahun politik ini tahun yang positif untuk pergerakan masyarakat kita, karena dengan adanya kontestasi ini pasti akan ada pergerakan lebih tinggi, juga ada pemesanan dan pembelian konsumsi produk-produk ekonomi kreatif, seperti misalnya t-shirt, yang itu nanti berdampak positif," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menparekraf mengatakan terkait Borobudur akan dikelola entitas tunggal sehingga dari segi kebijakan tidak simpang siur.
Pada kesempatan tersebut, Menparekraf mengatakan terkait Borobudur akan dikelola entitas tunggal sehingga dari segi kebijakan tidak simpang siur.
“Pertama bahwa untuk Borobudur akan ada Perpres yang akan mensinergikan pengelolaan single authority untuk kawasan pariwisata Borobudur. Kawasan Borobudur ada di zona satu dan di zona dua, itu nanti ke depan akan ada entitas tunggal yang mengampu unsur-unsur lintas kementerian/lembaga dari Kementerian Agama, Kemenparekraf, BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), semua akan ada di sana,” ujarnya.
Kemenparekraf sendiri akan memiliki zona otorita aktif di bawah naungan badan otorita yang berlokasi di Purworejo. Meski demikian, entitas tunggal untuk mengelola Candi Borobudur saat ini masih dikaji lintas kementerian/lembaga.
Sementara di Di Danau Toba, lanjut dia, sedang digagas proyek percontohan zona otorita yang di Kaldera, ya g akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).
"Kalau ini berjalan dengan baik mungkin akan menyusul yang di Borobudur atau di Labuan Bajo," tutupnya.
Baca juga: Menparekraf jelaskan lima kriteria penting bagi pelaku ekraf
Baca juga: Menparekraf Sandiaga apresiasi peningkatan ekonomi kreatif di Gresik
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
