"Target pajak daerah tahun ini di angka lebih dari Rp1,3 triliun. Sekarang sudah di angka 50 persen lebih, sudah di Rp700 miliar," kata Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah di Batam, Rabu.
Ia menyampaikan dengan adanya pelayanan pajak secara daring diharapkan dapat meningkatkan pembayaran non tunai.
"Sebenarnya dari Pemkot Batam kami sudah ada perwako terkait pembayaran non tunai. Kita harap pembayaran non tunai bisa bertahap meningkat dari yang membayar dengan tunai," ujar dia.
Kata Raja, saat ini Bank Riau Kepri telah menyediakan QRIS untuk pembayaran PBB-P2 yang dapat diakses masyarakat melalui http://qris.brksyariah.co.id.
Baca juga: Bapenda Batam hadirkan Bus Interaksi Pajak mudahkan layanan perpajakan
"Di situ nanti ada info-info yang bisa masyarakat lakukan pembayaran non tunai, nanti dia akan cetak barcodenya yang bisa di bayar. Nanti masukan NOP-nya lalu cetak barcode. Barcode ini bisa di bayar dengan bank apa saja," ujar dia.
Ia menjelaskan pihaknya sering menerima keluhan masyarakat terhadap pembayaran pajak yang susah karena harus ke bank tertentu.
Menurut dia, dengan adanya QRIS diharapkan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo.
"Begitu juga dengan pajak lainnya, pajak restoran misalnya, mereka tinggal cetak kode billing kemudian dimasukkan dalam QRIS BRK dan tercetak barcodenya. Silahkan bisa bayar melalui bank yang dimiliki," kata dia.
Baca juga: Realisasi belanja negara di Kepri capai Rp6,5 triliun hingga Juni 2023
Sementara itu, sesuai data Sistem Informasi Penerimaan Daerah (Sipenda) hingga Rabu (9/8), pajak hotel terkumpul Rp73 miliar dari target Rp134,7 miliar (54 persen), pajak restoran terkumpul Rp73,8 miliar dari target Rp152,6 miliar (48 persen), pajak hiburan terkumpul Rp19 miliar dari target Rp53 miliar (37 persen), dan pajak reklame terkumpul Rp11 miliar dari target Rp20 miliar (55,9 persen).
Kemudian pajak penerangan jalan umum (PPJU) tercapai Rp155,8 miliar dari target Rp277,6 miliar (56 persen), pajak parkir terkumpul Rp6 miliar dari target Rp28 miliar (22 persen) dan pajak mineral bukan logam dan batuan bahkan mencapai Rp1 miliar dari target Rp4 miliar (26 persen), pajak BPHTP terkumpul Rp214 miliar dari target Rp414 miliar (51,6 persen), pajak PBB-P2 terkumpul Rp144 miliar dari target Rp258,8 miliar (55,8 persen).
Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
