NetChoice, sebuah asosiasi perdagangan nasional beranggotakan platform-platform teknologi utama, bersama dengan Chamber of Progress, sebuah koalisi industri teknologi, pada Senin malam (7/8), mengajukan keterangan sahabat pengadilan atau Brief of Amici Curiae untuk mendukung TikTok.
"Upaya Montana untuk melarang TikTok, ironisnya, merupakan tindakan otoriter yang seharusnya ditentang oleh negara bagian tersebut," kata Direktur Asosiasi Litigasi NetChoice Nicole Saad Bembridge.
Dia menambahkan akses warga Amerika terhadap informasi di internet tidak dapat bergantung pada preferensi individu politisi lokal.
"Pengadilan harus mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelarangan TikTok guna menjamin internet tetap terbuka dan bebas," kata Bembridge.
Pada 17 Mei, Gubernur Montana Greg Gianforte memberlakukan larangan penuh terhadap TikTok karena alasan "keamanan nasional".
Montana menjadi negara bagian pertama di AS yang melarang TikTok dan melarang toko-toko aplikasi seluler menawarkan TikTok di negara bagian itu. Larangan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Pada hari yang sama, lima konten kreator TikTok mengajukan gugatan terhadap jaksa agung negara bagian itu atas larangan tersebut. Alasannya ialah hal itu akan melarang penduduk Montana menggunakan aplikasi TikTok yang melanggar hak-hak Amandemen Pertama mereka.
TikTok, yang berbasis di Los Angeles, pada 22 Mei juga mengajukan gugatan untuk menghentikan larangan tersebut.
Menurut pihak TikTok, hal itu melanggar hak-hak konstitusional, termasuk hak kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama, melanggar otoritas eksklusif pemerintah federal untuk mengatur urusan luar negeri, serta merugikan penduduk setempat.
Bahaya dari jenis larangan khusus platform tersebut sangat besar karena akan menghalangi arus informasi dari dan ke pengguna internet di negara bagian itu, papar kedua kelompok tersebut dalam pengajuan dokumen pengadilan bersama yang dikirim ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Montana.
"Upaya Montana untuk memutus warga Montana dari jaringan global pengguna TikTok mengabaikan dan merusak struktur, desain, dan tujuan internet. Jika dibiarkan berlaku, larangan tersebut akan mendatangkan balkanisasi internet, di mana informasi yang tersedia bagi pengguna akan dibedakan secara regional berdasarkan keinginan atau preferensi politisi lokal. Hasil tersebut akan merusak sifat dasar dan manfaat dari world wide web," menurut dokumen tersebut.
Hal itu akan merugikan bisnis lokal yang bergantung pada TikTok untuk melakukan promosi dan penjualan, menghambat inovasi dan partisipasi politik, serta mengasingkan warga Montana dari komunitas global, kata dokumen tersebut.
"Bagian dari keselamatan dan keamanan warga negara adalah kebebasan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang mereka inginkan," menurut dokumen itu.
Melarang TikTok atau platform media sosial lainnya pada dasarnya merampas kebebasan tersebut, sehingga pengadilan itu harus mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelarangan di seluruh negara bagian, serta memulihkan kebebasan dan keseimbangan konstitusional yang akan terganggu oleh larangan tersebut.
Sidang dengar pendapat atas permintaan TikTok untuk putusan pendahuluan dijadwalkan pada 12 Oktober, menurut perintah Hakim Distrik Donald W. Molloy yang dirilis pada Juli lalu.
Pada tahun 2020, mantan presiden AS Donald Trump berusaha melarang aplikasi itu, tetapi serangkaian keputusan pengadilan memblokir pemberlakuan larangan tersebut.
TikTok, yang digunakan oleh lebih dari 150 juta warga Amerika, menghadapi pengawasan semakin ketat di AS.
Beberapa politisi menuduh perusahaan itu membagikan data pengguna AS dengan pihak China, tetapi tidak dapat menunjukkan satu pun bukti. TikTok berulang kali membantah semua tuduhan tersebut.
Pewarta: Xinhua
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
