Sandi minta Bakohumas cepat dalam menangani isu viral sektor parekraf

Saya menitipkan pesan agar Bakohumas cepat dalam menanggapi situasi yang berkembang dengan cepat di sektor parekraf....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) cepat dalam menanggapi situasi yang berkembang terutama di sektor parekraf yang berkaitan dengan isu viral.

“Saya menitipkan pesan agar Bakohumas cepat dalam menanggapi situasi yang berkembang dengan cepat di sektor parekraf terutama berkaitan dg isu-isu yg banyak dibahas masyarakat, kita sebut isu-isu viral,” ujar Sandiaga di Jakarta, Selasa.

Ia menilai, baik dari segi kebencanaan maupun perilaku wisatawan yang tidak sepantasnya perlu ditangani segera melalui strategi komunikasi dengan gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber), dan gaspol (3G).

Baca juga: Sandiaga Uno bidik Batam, Medan dan Solo jadi destinasi wisata belanja

Kehadiran pemerintah dalam penanganan krisis, lanjut dia, adalah hal penting agar persepsi yang berkembang tidak mengganggu reputasi pariwisata Indonesia yang menjadi andalan dalam penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, perlu kepiawaian dalam memanfaatkan krisis sebagai peluang dan kesempatan.

“Sekarang bagaimana menangani krisis, kita mengurangi bahayanya tapi juga meningkatkan peluangnya, ada peluang apa di balik krisis yang kita hadapi,” ujarnya.

Karenanya, lanjut dia, perlu meningkatkan sensitivitas terhadap potensi bahaya serta potensi pengelolaan krisis yang efektif sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan.

Baca juga: Sandiaga Uno optimistis tahun ini kunjungan wisman capai 10 juta

Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani juga mengatakan, forum yang digelar diharapkan menjadi fondasi penting dalam menjaga aliran informasi serta memastikan komunikasi yang efektif antara instansi dengan lembaga negara, perguruan tinggi dan BUMN, BUMD, serta para pemangku kepentingan lainnya.