Pontianak (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar Daniel mengatakan, saat ini pihaknya terus menggencarkan patroli dan pemadaman menyusul data terbaru terdapat 1.618 titik panas di wilayah setempat.

"Deteksi titik panas yang ada tersebut menggunakan sensor VIIRS dan MODIS. Observasi sensor dilakukan pada siang dan malam hari," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Baca juga: BMKG Supadio deteksi 1.985 titik panas di Kalbar

Menurutnya, untuk luas lahan terbakar pada Agustus 2023 sedang diverifikasi. Untuk lahan yang saat ini dipadamkan oleh BPBD Kalbar, Kubu Raya dan TNI Serta Polri sudah ratusan titik.

"Secara umum terdapat lahan terbakar di Kalbar pada Agustus 2023 ini, namun untuk data pasti tengah dilakukan verifikasi," ucap dia.

Baca juga: Jelang buka ladang cegah karhutla, TNI siaga di Bengkayang-Kalbar

Sementara untuk data luas lahan terbakar dari Januari - Juli 2023 yang tersebar di 14 kabupaten atau kota mencapai 5.768,73 hektare.

"Luas kebakaran hutan dan lahan dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundchek hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni," papar dia.

Baca juga: BMKG: Terdeteksi sebanyak 6.382 "hotspot" di Kalbar

Terkait upaya penanganan kebakaran lahan, pihaknya terus mengoptimalkan pelaksanaan patroli baik darat maupun udara dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar.

"Untuk optimalisasi pelaksanaan patroli darat kami melibatkan semua unsur instansi terkait termasuk TNI/Polri, masyarakat dan lainnya untuk mengawasi daerah yang berpotensi rawan terjadi karhutla. Untuk patroli udara dikendalikan Satgas Udara," kata dia.

Baca juga: Sanggau tertinggi, 3.093 "hotspot" terpantau BMKG di Kalbar

Ia mengatakan, selain kegiatan patroli juga melakukan reaksi cepat melalui Tim Reaksi Cepat dan water boombing di lapangan. Selanjutnya mengaktifkan dan memobilisasi kelompok masyarakat dan Desa Tangguh Bencana dan memasang spanduk ajakan dan imbauan untuk tidak membakar hutan dan lahan dan penyebaran pamflet tentang bahaya bencana asap.

"Tidak kalah penting juga yakni menegakkan dan mengawal implementasi Perda Kalbar No. 1/2022 tentang Pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal," papar dia.

Baca juga: BMKG Supadio: titik panas di Kalbar mulai turun
Baca juga: BMKG pantau 1.431 hotspot di Kalbar

Pewarta: Dedi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2023