Sharif menegaskan, kebijakan industrialisasi perikanan menjadi fokus perhatian KKP, merupakan sebuah kebijakan strategis dalam menggerakkan seluruh potensi perikanan. Kebijakan ini melalui pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil produk perikanan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Sebagai langkah awal, pada tahun 2012 ini KKP telah menetapkan 4 komoditas industrialisasi, yaitu udang, bandeng, patin dan rumput laut, yang merupakan komoditi perikanan dengan potensi pengembangan yang cukup besar," jelasnya.
Udang, tandas Sharif, merupakan salah satu komoditas utama dalam industrialisasi perikanan budidaya. Komoditi ini karena memiliki nilai ekonomis tinggi (high economic value) dan permintaan pasar yang juga tinggi (high demand product). Untuk pengembangan industrialisasi udang, KKP telah melakukan revitalisasi tambak melalui perbaikan infrastruktur berupa saluran primer, sekunder dan juga saluran tertier. Program ini untuk memberi jaminan pasokan air ke petakan tambak, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan kawasan pertambakan. Program ini terutama dilakukan di Pantura Jawa dan secara bertahap akan terus berlanjut pada kawasan pertambakan di daerah lainnya. "Dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang memberi dukungan kegiatan berupa rehabilitasi saluran primer dan sekunder serta perbaikan jalan produksi pada kawasan pertambakan dan juga kawasan perikanan lainnya," katanya.
Menurut Sharif, perikanan budidaya akan semakin diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan ikan, baik didalam negeri maupun kebutuhan dunia. Mengingat produksi perikanan tangkap sudah harus dikendalikan pada batasan tertentu untuk menjaga kelestarian ikan di laut. Oleh karena itu, program peningkatan produksi perikanan budidaya harus terus digelorakan melalui berbagai kebijakan dan strategi serta kegiatan yang semakin efektif dan efisien. "Dalam mengoptimalkan perikanan budidaya tersebut, kami mengajak keterlibatan masyarakat pembudidaya, pihak swasta dibidang perikanan budidaya dan juga perbankan untuk dapat bersinergi dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya dengan nilai tambah dan daya saing," ujarnya.
Untuk program demfarm tambah Sharif, KKP melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan demfarm seluas 1.000 Ha tambak udang dan 500 Ha tambak bandeng di 6 (enam) kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten. Kegiatan demfarm budidaya udang ini dimaksudkan untuk dapat menjadi contoh implementasi teknologi dan manajemen budidaya udang terkini yang dapat mengoptimalkan lahan idle, meminimalisasi kegagalan dan meningkatkan produktivitas. "Saya berharap melalui kegiatan demfarm ini dapat menjadi pemacu dan pemicu untuk percepatan bangkitnya kembali kejayaan udang nasional dengan menerapkan manajemen bisnis tambak udang berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta berdaya saing dalam kerangka pengembangan industrialisasi perikanan budidaya," tandasnya.
Program Demfarm
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, program tambak udang demfarm wilayah PANTURA Jawa Barat, sampai dengan Minggu ke-1 bulan April 2013 total panen sebanyak 308,02 Ton. "Saya berharap kepada masyarakat pembudidaya udang agar pada kegiatan panen ini merupakan titik awal untuk memotivasi kita dalam membangkitkan kembali kejayaan budidaya udang di wilayah Pantura Jawa khususnya Banten dan Jawa Barat," ujarnya.
Slamet menjelaskan, panen udang kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan panen yang telah dilaksanakan sebelumnya pada lahan demfarm di beberapa daerah lain. Program ini sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah dengan kelompok pembudidaya (POKDAKAN) salah satunya adalah POKDAKAN Windu Sejahtera yang telah bermitra dengan Kooperasi Putra Serang Mandiri dan beberapa mitra lainnya. Mengingat bahwa komoditas udang merupakan salah satu komoditas yang kita kembangkan pada industrialisasi perikanan budidaya. Beberapa hal yang menjadikan budidaya udang menjadi prioritas adalah permintaannya terutama untuk pasar luar negeri cukup besar. Kedua, proses budidaya udang dapat dilakukan dengan teknologi sederhana maupun super intensif. Ketiga, kebutuhan modal baik untuk investasi maupun operasional tidak begitu tinggi. Ke empat, menyerap tenaga kerja dan merupakan usaha yang menguntungkan. "Faktor lain adalah lahan yang memenuhi syarat untuk budidaya udang tersedia cukup luas," tambahnya.
Slamet menegaskan, dalam mengembangkan usaha budidaya udang yang berkelanjutan mutlak diperlukan dukungan ketersediaan benih udang unggul. Benih ini dicirikan cepat tumbuh, tahan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan yang ekstrem karena benih merupakan faktor produksi yang sangat vital bagi keberhasilan usaha budidaya udang. Mengingat pertumbuhan udang vaname relatif cepat maka dalam pengadaan benih perlu ada upaya yang mengarah kepada penggunaan induk-induk unggul, melalui Gerakan Penggunaan Induk Unggul (GAUL) yang telah diprogramkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya. "Untuk memproduksi benih ikan unggul secara besar diperlukan Industri perbenihan. Sedangkan untuk mendukung Industri Perbenihan diperlukan Revolusi Perbenihan. Melalui Revolusi Perbenihan selanjutnya kita akan melakukan Gerakan GAUL, agar penggunaan induk ikan unggul membumi dan menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya," jelasnya.
Slamet menambahkan, Selain dukungan prasarana dan sarana, pengendalian hama dan penyakit ikan, serta dukungan penyediaan tata ruang juga merupakan faktor yang tak kalah pentingnya dalam suatu sistem usaha budidaya udang. Mengingat pengembangan wilayah atau pengembangan kawasan erat kaitannya dengan baik Rencana Tata Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari Direktorat Jenderal yang menangani tata ruang maupun pihak pemerintah kabupaten / kota yang mempunyai wilayah. "Dalam upaya sertifikasi lahan tambak, Dirjen Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional pada tahun ini akan mengidentifikasi lahan-lahan tambak dalam rangka sertifikasi lahan tambak masyarakat," katanya.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
