Tokyo (ANTARA) - Hasil survei nasional yang dilakukan Kantor Berita Jepang Kyodo News, Minggu (20/8), menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kabinet Pemerintah Jepang pimpinan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida mencapai 33,6 persen.

Angka survei yang dilakukan Kyodo mulai Sabtu (19/8) hingga Minggu itu menunjukkan tingkat kepuasan cukup rendah dari masyarakat Jepang yang dipicu oleh kekhawatiran publik terkait sistem kartu identitas nasional dan harga-harga yang melonjak.

Sementara itu, angka tingkat ketidakpuasan terhadap Pemerintah Jepang berdasarkan survei itu mencapai 50 persen untuk pertama kalinya sejak Desember 2022.

Tingkat dukungan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir dan saat ini hanya sedikit lebih tinggi dari level terendah sejak Kishida mulai menjabat pada Oktober 2021. Sebelumnya, pada November dan Desember 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Kishida mencapai 33,1 persen.
 
Sebuah tanda bertuliskan "Jangan membuang air limbah yang tercemar ke laut" terpampang saat protes di dekat kantor pusat Tokyo Electric Power Company di Tokyo, Jepang, pada 11 Maret 2023. (ANTARA/Xinhua/Zhang Xiaoyu)


Sekitar 79,8 persen responden survei terbaru itu tidak percaya pada kemampuan Kishida untuk meredakan kegelisahan publik atas sistem kartu identitas "My Number", yang mengalami sejumlah kebocoran informasi pribadi dan kesalahan registrasi.

Kemudian, sebanyak 88,1 persen responden juga menyatakan kekhawatiran terkait rencana Pemerintah Jepang membuang air limbah radioaktif, yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang rusak akibat gempa, ke laut.

Meskipun mendapat penolakan keras dari dalam dan luar negeri, Pemerintah Jepang tetap akan melanjutkan rencana pembuangan limbah ke laut yang kontroversial itu.

Pada Minggu, Kishida mengunjungi fasilitas pengolahan air limbah di PLTN yang rusak itu di Fukushima untuk membahas tanggal dimulainya proses pembuangan air limbah nuklir.

Proses pembuangan limbah terkontaminasi itu akan dimulai antara akhir Agustus dan awal September, demikian menurut sumber-sumber Pemerintah Jepang.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023