Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pembiayaan infrastruktur di Indonesia menggunakan prinsip kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

“Pemerintah memiliki anggaran tersendiri yang kami alokasikan untuk infrastruktur. Terkait belanja, termasuk investasi, itu tidak akan cukup kalau berdiri sendiri. Masih perlu untuk menarik modal lebih. Pemerintah pun tidak hanya pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development di Jakarta, Kamis.

Menkeu mengatakan Indonesia memiliki banyak pemda dengan kapasitas dan ruang fiskal yang berbeda. Oleh karena itu, butuh adanya intervensi lain untuk dapat mendukung partisipasi pemda.

Pemerintah juga melibatkan partisipasi swasta. Swasta dapat berperan dalam struktur pembiayaan infrastruktur di dalam negeri. Meski begitu, sambung Sri Mulyani, perbedaan selera risiko dengan swasta masih menjadi tantangan utama.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan intervensi kebijakan dalam ruang kolaborasi dengan swasta, salah satunya melalui Fasilitas Pengembangan Proyek atau Project Development Facility (PDF). Skema tersebut memberikan jaminan sebagian risiko sehingga proyek bisa menarik pihak swasta.

Pemerintah juga menghadirkan instrumen pinjaman untuk mendapatkan pendanaan sebagai modal pengembangan infrastruktur, seperti penerbitan green bond maupun sukuk.

“Kami menerbitkan green bond dan sukuk untuk sektor swasta yang ingin berpartisipasi tapi hanya mau memberikan pinjaman ke pemerintah,” jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, bendahara Negara itu menjelaskan pemerintah telah mengembangkan Special Mission Vehicle (SMV), seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), dan Indonesia Sovereign Wealth Fund melalui Indonesia Investment Authority (INA).

SMV dibuat untuk memfasilitasi keterlibatan langsung swasta dengan level selera risiko yang berbeda.

Baca juga: Menkeu: RI butuh 200 miliar dolar AS untuk pembangunan berkelanjutan
Baca juga: Menkeu: KPR hijau masih butuh dorongan advokasi dan edukasi

 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023