Ada tiga hal yang penting dalam pembangunan infrastruktur. Pertama, kebijakan yang tepat. Kedua, pipeline. Ketiga, kolaborasi antara para pemangku kepentingan di dalam ekosistemJakarta (ANTARA) - Sejumlah menteri keuangan negara-negara anggota ASEAN mengungkapkan kunci-kunci penting dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di ASEAN.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat tiga aspek utama yang perlu menjadi sorotan dalam pembangunan infrastruktur, yakni kebijakan, pipeline, dan kolaborasi.
“Ada tiga hal yang penting dalam pembangunan infrastruktur. Pertama, kebijakan yang tepat. Kedua, pipeline. Ketiga, kolaborasi antara para pemangku kepentingan di dalam ekosistem,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan yang tepat dapat menarik lebih banyak modal untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Selanjutnya, pipeline yang merupakan rancangan persiapan hingga akhirnya bisa mengeksekusi pembangunan juga kunci penting dalam infrastruktur.
Aspek terakhir adalah kolaborasi. Menkeu RI menekankan pentingnya kolaborasi untuk bisa menyederhanakan proses pembangunan sekaligus menekan modal yang dikeluarkan.
“Jadi, kolaborasi dalam ekosistem. Artinya, kita benar-benar memiliki koordinasi yang baik mengenai proses tata kelola dan pada saat yang sama juga cukup efisien untuk mengeksekusi pembangunan,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong menilai pembangunan infrastruktur berkelanjutan membutuhkan identifikasi yang cermat agar dapat memperoleh proyek yang sehat. Terlebih, sejumlah proyek infrastruktur tidak hanya dibangun pada level lokal suatu negara, namun juga bisa lintas negara.
Wong juga menekankan pentingnya analisis terhadap risiko dan potensi pembiayaan. Pemerintah, misalnya, bisa memiliki kepastian kontrak yang memberikan beberapa jaminan dasar untuk mengurangi risiko. Kemudian, pembiayaan infrastruktur bisa dirancang dengan lebih inovatif, termasuk menggabungkan pembiayaan dari bank pembangunan multilateral maupun bank swasta.
Menteri Keuangan Laos Santiphap Phomvihane juga menyoroti peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Dengan adanya keterlibatan swasta, pembangunan infrastruktur tidak perlu mengorbankan ruang fiskal negara.
Di sisi lain, negara bisa mengeksplorasi solusi pembiayaan lain serta meningkatkan aliran utama keuangan berkelanjutan dalam mendongkrak pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Indonesia berinisiatif galang dana kesehatan ASEAN hadapi pandemi
Baca juga: Menkeu dan Bank Sentral ASEAN+3 sepakat memperkuat kerja sama keuangan
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
