Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan KPK RI untuk mencegah potensi tindakan korupsi yang dapat terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
 
"Dengan ada kedatangan KPK ini, kami berharap di Provinsi Bengkulu betul-betul korupsi itu dapat dicegah dengan baik, termasuk jelang pemilu," kata Asisten III Pemerintah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi di Bengkulu, Selasa.
 
KPK bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu, kata dia, akan menggelarkan program bertema Hajar Serangan Fajar.

Menurut Nandar Munadi, menjelang pesta demokrasi tentu ada indikasi-indikasi perilaku korup oleh oknum peserta atau pihak tertentu dalam memenangi pemilihan tersebut.
 
Ia menyebut serangan fajar tersebut bentuknya seperti memberikan imbalan atau memberikan suap pemilih memberikan suara mereka kepada calon tertentu sesuai dengan keinginan pemberi imbalan atau suap.

H​​​​​al tersebut, kata Nandar, sama saja dengan membiasakan masyarakat dengan budaya korupsi. Hasil pemilihan pun tidak akan baik karena yang terpilih orang-orang memiliki perilaku buruk, korup, bukan sosok terbaik dan memiliki kapasitas serta kapabilitas.
 
Oleh karena itu, tindakan yang mengarah pada budaya korupsi seperti serangan fajar tersebut perlu mencegahnya demi menghasilkan pemilu berkualitas yang menempatkan sosok-sosok terbaik sebagai wakil rakyat, baik di kursi legislatif maupun eksekutif.
 
"Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencegah korupsi ini," katanya lagi.
 
Analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK RI Yulianto Sapto Prasetyo mengatakan bahwa program Hajar Serangan Fajar tersebut adalah salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat menolak berbagai bentuk tindakan kecurangan, seperti pemberian suap dari pihak-pihak tertentu untuk "membeli" suara pemilih.

Baca juga: KPK sebut informasi terpusat dalam SIPD ampuh cegah korupsi
Baca juga: KPK cegah empat orang ke luar negeri terkait penyidikan korupsi gereja

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023