Berdasarkan proses identifikasi, seleksi, dan koordinasi yang dilakukan BKT, kegiatan tahun 2024 ditargetkan terbitnya 67 rekomendasi.
Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan dapat menerbitkan sebanyak 67 rekomendasi kebijakan di sektor transportasi sebagai bagian dari kegiatan strategis pada 2024.

"Berdasarkan proses identifikasi, seleksi, dan koordinasi yang dilakukan BKT, kegiatan tahun 2024 ditargetkan terbitnya 67 rekomendasi," kata Sekretaris BKT Kemenhub Pandu Yunianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Pandu mengungkapkan, BKT Kemenhub pada  2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp192 miliar yang akan digunakan untuk merumuskan kebijakan di sektor transportasi berbasis pengembangan kawasan, kebijakan transportasi logistik, dan sistem angkutan umum massal.

Baca juga: BPSDM Perhubungan anggarkan Rp2,47 triliun untuk program diklat vokasi

Sebanyak 67 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan di antaranya formulasi 43 kebijakan terkait sarana, prasarana, keselamatan, lalu lintas, angkutan, dan sektor transportasi.

Kemudian, 24 rekomendasi tindak lanjut atas arahan Menteri Perhubungan terkait isu aktual di tahun 2024.

 Pandu menyampaikan, Kemenhub juga memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta wilayah terdepan, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) menjadi program prioritas nasional.

Ia menambahkan, BKT Kemenhub berkomitmen untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan implementatif serta mengedepankan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan sektor transportasi," ujarnya.

Baca juga: Kemenhub bakal evaluasi operasional LRT Jabodebek di tahap awal

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya koordinasi agar pola kerja lebih efisien dan meningkatkan pengawasan internal untuk meminimalisir temuan dan permasalahan dalam penggunaan anggaran.

Ia juga meminta Kemenhub memperhatikan dan mengakomodir saran, masukan, serta pendapat anggota Komisi V sebagai mitra kerja.

"Perlu meningkatkan kegiatan sarana dan prasarana transportasi, integrasi moda angkutan perkotaan, serta keselamatan dan keamanan transportasi melalui rekomendasi kebijakan yang diterbitkan," katanya.

Kemenhub mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun atau naik Rp400 miliar dari pagu indikatif 2024 yang sebesar Rp38,07 triliun.

Baca juga: Kemenhub terbitkan aturan pengawasan kelaiklautan kapal Indonesia

Dari total pagu anggaran Kemenhub 2024, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja eselon I di lingkungan Kemenhub, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 miliar, Inspektorat Jenderal Rp111,10 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp6,64 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp9,49 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,67 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp9,68 triliun.

Kemudian, Badan Kebijakan Transportasi Rp192,94 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,69 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp329,87 miliar.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023