Mendorong Kementerian BUMN dan BUMN untuk selalu mempertahankan akuntabilitasnya...
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2022 UAKPA BUN.

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong Kementerian BUMN dan BUMN untuk selalu mempertahankan akuntabilitasnya, salah satunya menyampaikan blueprint BUMN 2024-2034 yang berfokus pada perbaikan di beberapa bidang.

Hal ini sejalan dengan komitmen BUMN untuk selalu melakukan transformasi dan perbaikan, sehingga tidak hanya good corporate governance yang berjalan dengan baik, namun tetap menjaga amanah yang diberikan dengan melakukan transformasi dan perbaikan.

"Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena ke depannya persaingan sesungguhnya ialah persaingan ekonomi, dan kita akan berupaya agar ekonomi Indonesia terus tumbuh secara merata," ujar Erick melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

LHP Kementerian BUMN yang merupakan hasil dari audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dan juga audit dukungan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA) 999.03 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, diterima secara langsung oleh Menteri BUMN, didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari.

Erick menyatakan akan terus berkolaborasi dan mendorong BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau yang berdasarkan inovasi dan digitalisasi serta percepatan terjadinya transisi energi.

Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian BUMN atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam menjaga penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, dengan kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK bisa terus berlanjut.

Opini WTP yang merupakan opini yang paling tinggi yang diberikan oleh BPK.
Baca juga: Kementerian BUMN sukses pertahankan WTP
Baca juga: Anggota DPR apresiasi laporan keuangan Kementerian BUMN

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023