... enggak mau kasih uang ganti rugi ke penyewa... "Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jaya, Joko Widodo, ogah membayar uang ganti rugi (kerohiman) untuk para warga yang tinggal di tanah negara, pelataran Waduk Pluit, yang akan direlokasi untuk menormalisasi waduk agar Jakarta tidak kebanjiran lagi.
"Saya enggak mau kasih uang ganti rugi ke penyewa," kata Jokowi, di Jakarta, Rabu.
Tanah di mana bangunan-bangunan pemukiman tanpa ijin warga itu adalah milik negara. Pasalnya, dari dulu pihak "pengembang" kecil-kecilan dibiarkan membangun dan malah memungut uang kontrak kepada orang yang memerlukan tempat bernaung.
Hal ini jamak terjadi di Jakarta; dari cuma satu bedeng kayu, lama-lama menjadi "perkampungan" warga yang menetap. Jika kemudian pemerintah Provinsi DKI memerlukan lokasi itu untuk satu hal atau menertibkan, mereka demonstrasi dan minta ganti rugi atas lahan yang bukan milik mereka.
"70 persen di sana itu sewa. Masa bikin bangunan di tanah negara," kata Jokowi.
Sementara itu, perkembangan soal ketidakinginan warga Pluit untuk direlokasi ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Marunda, menurut Jokowi akan segera diatasi.
Dia sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan warga untuk mengetahui keinginan warga.
"Saya ketemu mereka bukan sekali dua kali," kata Jokowi.
Dia menyebutkan, warga meminta dicarikan lahan untuk ditinggali.
"Kalau begitu 'khan kami juga sulit," katanya.
Untuk mengakomodasi hal tersebut, Jokowi menyebutkan sudah membeli lahan di sekitar Muara Baru untuk dibangunkan rusun.
"Ini kan juga kejar-kejaran pengerjaannya. Tapi kami sudah beli lahan untuk rusun," katanya.
(dny)
Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013
