Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki satu komitmen dalam melaksanakan pembangunan ekonomi hijau.

"Kehadiran GGGI dalam kerjasama kita ke depan adalah untuk memastikan bahwa kita memiliki satu komitmen dalam melaksanakan pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Kaltara,” Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Bertius di Tanjung Selor, Bulungan, Senin.

Hal tersebut disampaikan saat tim Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara menerima kunjungan kehormatan dari Tim The Global Green Growth Institute (GGGI).

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Managing Director of Asia GGGI Achala Abeysinghe, Country Representative for Indonesia, Jae Seung Lee, serta Chris Bennett dari Provincial Strategic beserta unsur perangkat daerah terkait.

"Kami telah bekerja sama dalam empat hal ini, dan tentunya masih ada beberapa yang menurut kami perlu direvisi dalam penyusunan kembali rencana kerja GGGI di Provinsi Kaltara," katanya.

Penyusunan kembali rencana kerja terutama dalam konteks pelaksanaan kegiatan yang telah kami diskusikan sebelumnya yakni Nature-Based Solutions (NbS) for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM) dan konsep blue carbon untuk mengatasi emisi.

Pada bulan Maret lalu, Pemprov Kaltara telah melaporkan empat langkah yang telah diambil. Pertama, berkaitan dengan penguatan pengelolaan hutan.

Kedua, terkait dengan perencanaan program pengurangan emisi dari sektor berbasis lahan.

Ketiga, melibatkan penyusunan perencanaan pembangunan rendah karbon. Keempat, adalah peningkatan kapasitas akademisi dan perangkat daerah di Provinsi Kaltara.

Saat ini, program Green Growth telah memasuki tahap ketiga, yaitu tahun 2021 hingga 2025. Dalam hal ini, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dan. Lembaga Administrasi Nasional Republik Indonesia (LAN RI).

Selain itu, Pemprov Kaltara juga telah memiliki regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi hijau, yang sejalan dengan RPJM periode 2021 hingga 2026.

Baca juga: Mendag sebut kerja sama ASEAN buka potensi ekonomi hijau di kawasan

Baca juga: Jokowi pesan pelajari Iptek "Green Economy" dukung transformasi hijau

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023