Lee menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pakar dan aktivis global, termasuk dari Jepang dan Amerika Serikat (AS), yang berpartisipasi, baik secara daring maupun luring, di gedung parlemen di Seoul.
"Lautan umat manusia dan keselamatan orang-orang di seluruh dunia berada dalam bahaya. Meskipun mendapatkan penentangan keras dari negara-negara tetangga dan bahkan masyarakat Jepang, pemerintah Jepang melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, yaitu membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir ke lautan," ujarnya.
Lee menekankan bahwa pembuangan limbah ke laut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Pencegahan Pencemaran Laut Akibat Pembuangan Limbah dan Bahan Lain pada 1972.
"Jepang harus segera menghentikan pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut. Pemerintah kita (Korsel) harus mengajukan tuntutan terhadap Jepang ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut," ungkapnya
Lee mengecam standar ganda AS saat Washington mendukung secara terbuka pembuangan limbah itu ke laut, tetapi di saat yang sama justru mengurangi impor produk pertanian dan perikanan Jepang, serta menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menggalang kekuatan dan melindungi laut bersama-sama.
Jepang mulai membuang gelombang pertama air limbah radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke Samudra Pasifik pada 24 Agustus.
Dilanda gempa dahsyat dan tsunami yang terjadi setelahnya pada Maret 2011, PLTN Fukushima mengalami pelelehan (meltdown) inti dan menghasilkan air yang tercemar zat radioaktif dalam jumlah besar dari proses pendinginan bahan bakar nuklir.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2023
