"Lima Poin Konsensus harus jadi acuan. Kami percaya bahwa harus ada fleksibilitas dalam proses keterlibatan, tetapi harus berada dalam lingkup Lima Poin Konsesus," kata Zambry saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Rabu.
Zambry menjelaskan bahwa jika ada tindakan sepihak dari satu negara misalnya, maka hal tersebut akan berdampak pada proses keseluruhan yang seharusnya berlangsung.
"Oleh karena itu, meskipun segala ketidakpastian atau permasalahan masih terus terjadi, kita harus mempunyai semangat untuk menghadapi konflik yang sedang terjadi ini, sebab ini tidak hanya berkaitan dengan satu permasalahan saja, tetapi berkaitan dengan krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung cukup lama," katanya.
Permasalahan di Myanmar, lanjut dia, bukan sesuatu yang baru namun sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan diperparah oleh rezim junta yang memiliki pemerintahan yang sangat kuat sehingga menghambat pergerakan dan kebebasan rakyat.
"Oleh karena itu, anggota ASEAN merasa perlunya pendekatan yang kohesif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah semua anggota harus bersatu dalam satu suara untuk memberitahu rezim bahwa sudah waktunya untuk mulai mendengarkan dan memulai proses negosiasi berdasarkan titik acuan kedua belah pihak".
Menlu Zambry menambahkan bahwa Indonesia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menangani permasalahan seperti Myanmar dan menyatukan seluruh anggota ASEAN dalam menghadapi segala tantangan yang hadapi saat ini, khususnya di Kawasan Indo Pasifik.
"Namun, para anggota ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini, nampaknya mempunyai tekad yang sangat kuat untuk memastikan bahwa kawasan kita harus tetap menjadi kawasan yang damai".
Baca juga: ASEAN sepakat Konsensus Lima Poin tetap jadi rujukan untuk Myanmar
Baca juga: PM Malaysia, Sultan Brunei minta Myanmar terapkan Konsensus Lima Poin
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2023
