“Seperti yang dilakukan oleh TransJakarta dalam transformasi armada dari bus diesel menjadi bus listrik, modal yang dibutuhkan dalam pembelian satu unit armada membutuhkan dua hingga tiga kali lipat dari harga bus diesel,” kata Yoga dalam forum Indonesia Sustainability Forum di Jakarta, Jumat.
Yoga mengatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik lebih rendah emisi dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), namun membutuhkan investasi yang lebih besar.
Namun, hal tersebut disebut perlu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam penanganan polusi udara.
Yoga menambahkan, saat ini pemerintah sudah melakukan bagiannya dalam penanganan polusi udara yang semakin memburuk.
“Pemerintah sudah membuat kerangka kerjanya, lalu aksi siapa? Mau tidak mau pemerintah juga bisa berperan sebagai penggerak dari awal, tidak sekedar pembuat regulasi,” kata Yoga.
Yoga berharap pemerintah bisa membuat satuan tugas khusus dalam penanganan polusi udara ini seperti yang dilakukan saat penanganan kasus COVID-19.
“Kalau terlalu birokratik, langsung dari Presiden pegang semua gubernurnya, pegang walikotanya yang spesifik lima sampai delapan kota yang lagi bermasalah, dimonitor terus per minggu atau per bulan,” kata Yoga.
Yoga berharap pada 2024 atau sebelum masa pemerintahan Joko Widodo berakhir, terdapat beberapa aksi yang dijalankan dalam penanganan polusi udara.
Yoga mengingatkan agar semua pihak, termasuk pemerintah untuk tetap fokus dalam menangani polusi udara.
“Tetap lanjutkan. Harus menjaga momentum. Ketika udaranya membaik terutama setelah hujan turun, jangan sampai dilupakan, terus tahun depannya ngomongin lagi,” kata Yoga.
Baca juga: Pemprov DKI: "Water mist" di Balai Kota turunkan partikel polusi
Baca juga: Kantor swasta di DKI terapkan WFH hingga 75 persen
Pewarta: Jaka Utomo
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
