Navarro (74), yang di bawah kepresidenan Trump menjabat sebagai direktur Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Gedung Putih, dinyatakan bersalah atas satu dakwaan terkait penolakannya untuk hadir memberikan kesaksian di hadapan komite khusus DPR AS itu, dan satu dakwaan lainnya karena menolak menyerahkan sejumlah dokumen.
Hakim telah menjadwalkan penjatuhan vonis hukumannya pada 12 Januari mendatang.
Media AS melaporkan, Navarro terancam hukuman kurungan maksimal dua tahun dan denda hingga 200.000 dolar AS.
Navarro adalah eks ajudan kedua dari mantan presiden AS Donald Trump yang dikenai dakwaan karena menolak bekerja sama dengan komite khusus DPR AS menyusul Steve Bannon, yang tahun lalu didakwa karena dua kali melakukan penghinaan dan telah mengajukan banding sejak saat itu.
Dalam argumen penutupnya pada Kamis tersebut, pengacara Departemen Kehakiman AS Elizabeth Aloi menyampaikan bahwa pemerintah dapat melaksanakan fungsinya secara efektif hanya jika orang-orang mematuhi aturan dan dimintai pertanggungjawaban saat tidak mematuhinya.
Navarro "memilih" untuk tidak memenuhi panggilan pada Februari 2022 meski dirinya mengetahui "apa yang harus dilakukan dan kapan diminta melakukannya," kata Aloi kepada juri.
Pengacara Navarro, Stanley Woodward, berpendapat bahwa panggilan itu tidak menyebut secara spesifik tentang lokasi di kompleks Capitol tempat Navarro harus hadir, dan jaksa penuntut gagal membuktikan bahwa Navarro sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut.
Woodward juga menuturkan bahwa Navarro telah mengatakan kepada komite tersebut bahwa "dirinya tidak dapat berbuat apa-apa" dan mengklaim hak istimewa eksekutif.
"Untuk mengajukan hak istimewa itu, dia harus melakukannya dengan menjawab pertanyaan demi pertanyaan," kata jaksa penuntut utama John Crabb. "Hal tersebut telah dijelaskan kepada Tuan Navarro. Dan dia tidak hadir."
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2023
