Dalam keterangan tertulis Humas BPN, menyebutkan penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara simbolik oleh Kepala BPN kepada 46 penerima di halaman rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Senin.
"Sebanyak 17 ribu lebih sertifikat ini merupakan hasil kerja Kanwil BPN Sulawesi Selatan sejak Januari 2013 hingga sekarang. Ini merupakan hasil kerja luar biasa dari segenap jajaran BPN Sulsel. Total target tahun ini 38 ribu sertifikat tanah di Sulawesi Selatan," kata Hendarman.
Dia menjelaskan untuk seluruh wilayah Indonesia terdapat sekitar 85 juta bidang tanah yang perlu disertifatkan. Hingga saat baru 45 juta bidang yang sudah diberikan sertipikat.
Oleh Karena itu, jajaran BPN RI agar bekerja lebih cepat untuk memberikan pelayanan sertifikat tanah yang lebih baik kepada masyarakat.
Hendarman menekankan agar seluruh jajaran dalam bekerja taat kepadan aturan dan taat kepada azas agar masyarakat mendapat pelayanan terbaik.
Pada kesempatan itu, Hendarman kembali mengingatkan dua tugas yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepadanya dalam memimpin BPN. "Presiden memberi saya dua tugas yaitu mengurangi sengketa dan ingat kepada orang kecil," ujarnya.
Untuk itu, BPN akan terus menggalakkan program-program pro-rakyat yang selama ini sudah berjalan. Program-program tersebut diantaranya sertipikat prona gratis, program jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (Larasita) dan program "one day service".
Mantan Jaksa Agung RI itu juga menekankan kembali prinsip dasar bahwa tanah merupakan sumber kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, sehingga tanah harus dihindarkan dari spekulasi.
Sejalan dengan penggalakan program pro-rakyat tersebut, BPN juga akan mempertimbangkan Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan atau holding perusahaan yang telah memiliki HGU cukup luas. "Saya juga akan meminta agar pemegang HGU mengembangkan konsep plasma dan inti agar bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Kepala Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Elfachri Budiman mengatakan 17.680 sertipikat yang dibagikan tersebut diantaranya terdiri dari prona 11.282 bidang, redistribusi tanah untuk rakyat miskin 2942 bidang, usaha kecil menengah (UKM) 465 bidang, nelayan 469 bidang, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 75 bidang, instansi pemerintah 474 bidang, Larasita 1.097 bidang, wakaf 73 bidang dan sisanya 803 untuk pertanian.
Elfachri juga mengakui sengketa tanah cukup banyak di wilayah kerjanya. "Kami telah menyelesaikan 220 sengketa lewat mediasi dan gelar perkara," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan BPN untuk melancarkan proses sertipikasi tanah bagi masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut salah satunya lewat penandatangan MoU antara Gubernur Sulsel dengan Kakanwil BPN Sulsel yang disaksikan Kepala BPN RI. (*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
