saat ini Pemerintah sedang mendesain sebuah model untuk membantu permodalan para pelaku UMKM.
Jakarta (ANTARA) - Menciptakan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat akar rumput merupakan keniscayaan. Perubahan itulah yang tengah diupayakan oleh Pemerintah melalui pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam hilirisasi.

Presiden Joko Widodo tak henti-hentinya menyuarakan tekad Indonesia melakukan hilirisasi demi mendapatkan nilai tambah dalam rantai produksi.

Baik pada pidato kenegaraan menjelang Hari Kemerdekaan, pidato Pembukaan Rakernas XVIII HIPMI Tahun 2023, hingga dalam penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia berhak untuk menyejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi.

Secara spesifik, dalam pidato Pembukaan Rakernas XVIII HIPMI Tahun 2023, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa hilirisasi bukan untuk perusahaan yang besar-besar saja. Bukan untuk nikel saja. Bukan urusan tambang tembaga saja.

“UKM pun harus kita industrialisasikan, harus menghilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” kata mantan pengusaha mebel dan perkayuan tersebut.

Presiden murni sipil pertama yang dipilih langsung oleh rakyat itu menyerukan agar para pelaku UMKM tidak membiarkan bahan-bahan mentah diekspor secara terus menerus.

Jokowi berpesan kepada masyarakat agar mengolah bahan mentah itu menjadi barang jadi maupun setengah jadi. Pengolahan tersebut akan meningkatkan nilai jual, yang lantas berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tak dapat dimungkiri bahwa hilirisasi bernapaskan peningkatan nilai jual. Jokowi memaparkan pendapatan per kapita Indonesia pada 2022 berada di angka Rp71 juta. Angka tersebut dibidik akan meningkat dua kali lipat menjadi Rp153 juta (sekitar 10.900 dolar AS) dalam 10 tahun ke depan, Rp217 juta (sekitar 15.800 dolar AS) pada 15 tahun mendatang, dan Rp331 juta (sekitar 25.000 dolar AS) pada 22 tahun nanti.

Guna mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah menciptakan berbagai program untuk memfasilitasi keterlibatan UMKM secara khusus.


Bantuan Pemerintah

Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Pepatah tersebut menjadi bekal dalam menempuh perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Merangkul UMKM dalam program hilirisasi bukanlah isapan jempol belaka, bukan pula bualan tanpa aksi nyata.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menunjukkan deretan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk merangkul UMKM dalam hilirisasi sumber daya alam.

Teten memetakan sembilan komoditas unggulan yang dibagi menjadi dua kategori, yakni pangan dan nonpangan. Kesembilan komoditas ini akan diolah oleh UMKM untuk menjadi produk jadi atau setengah jadi.

Komoditas pertama adalah nikel yang akan diolah menjadi perkakas rumah tangga atau alat kesehatan. Selain itu, juga terdapat komoditas rotan yang dapat diolah untuk menjadi furnitur serta komoditas karet untuk diolah menjadi ragam komponen seperti ban.

Terkait komoditas tanaman herbal, terdapat dua jenis produk hilirisasi yang dapat dihasilkan oleh UMKM, yakni mengolah tanaman herbal menjadi bahan baku minyak esensial, maupun mengolahnya menjadi produk jadi, seperti kosmetik hingga pewangi.

Untuk kategori pangan, terdapat lima komoditas unggulan yang menjadi fokus Pemerintah, yakni kelapa sawit untuk diolah menjadi minyak makan merah, kelapa untuk menjadi santan cair dan tepung rendah lemak, serta kakao untuk menjadi bubuk coklat maupun coklat batangan.

Selain itu, Pemerintah juga mengolah rumput laut untuk menjadi beras analog, plastik, maupun kapsul; dan mengolah ikan untuk menjadi susu ikan, biskuit protein, hingga kolagen.

Setelah melakukan pemetaan, Teten merancang desain pengembangan industri yang memanfaatkan keunggulan sumber daya tersebut. Salah satu upayanya adalah pembangunan rumah produksi bersama di sejumlah daerah. Sebanyak tujuh rumah produksi bersama ditargetkan selesai pada 2024.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman memaparkan ketujuh rumah produksi bersama tersebut meliputi pengolahan rotan untuk menjadi furnitur di Jawa Tengah, pasta cabai merah di Sumatera Utara, pengelolaan daging sapi di Nusa Tenggara Timur, dan biofarmaka atau tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan di Kalimantan Timur.

Proyek pendahuluan rumah produksi juga berlangsung di Sulawesi Utara untuk pengelolaan serat kelapa, pengelolaan garam di Sulawesi Selatan, hingga pengelolaan karet dengan bahan baku SIR 20 dan RSS di Kalimantan Selatan.

Kehadiran rumah produksi bersama tak terbatas menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM untuk berkreasi. Rumah produksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan guna mendongkrak nilai jual.

Akan tetapi, peningkatan kualitas tak hanya disokong oleh fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang andal. Tanpa itu, operasional dari rumah produksi tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Oleh karena itu, Kemenkop UKM juga menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM. Pelatihan tersebut juga penting untuk memaksimalkan pengoperasian rumah produksi bersama yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tak menutup mata terkait persoalan modal untuk memulai suatu usaha, saat ini Pemerintah sedang mendesain sebuah model untuk membantu permodalan para pelaku UMKM.

Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, kata Hanung, adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Hingga kini, terdapat KUR untuk perorangan yang maksimal kreditnya Rp100 juta, sedangkan untuk kelompok, maksimal kreditnya Rp500 juta.

Ke depan, Pemerintah akan menyempurnakan mekanisme pemberian bantuan modal kepada para pelaku UMKM.


Semangat UMKM

“Hilirisasi ini harus sukses!” Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero tegas menyuarakan pendapatnya terkait hilirisasi yang sedang digadang-gadang oleh Pemerintah.

Terdapat banyak kerikil yang dapat menjadi sandungan dalam perjalanan para pelaku UMKM. Misalnya, ada atau tidaknya peluang pekerjaan, wadah untuk berkarya, fasilitas yang memadai, bantuan permodalan, hingga pelatihan dan pendampingan.

Oleh karena itu, bagi Edy, bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah sangat bermanfaat. Terlebih bantuan berupa rumah produksi dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan SDM.

Bantuan Pemerintah kepada para pelaku UMKM diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok dan secara merata. Dengan demikian, masyarakat di tingkat akar rumput dapat merasakan dampak dari hilirisasi.

Edy minta Pemerintah menjalankan program hilirisasi sepenuh hati sehingga Pemerintah pun harus memberi dukungan, tunjangan, serta dorongan maksimal, agar para pelaku UMKM bisa ikut serta dalam "arak-arakan" hilirisasi.

Barisan pelaku UMKM siap untuk terlibat dalam menyukseskan program itu.

Hilirisasi diproyeksikan menjadi denyut dalam perekonomian nasional. Denyut yang dapat mengantar Tanah Air merealisasikan visi Indonesia Emas 2045; sebuah muara dari hilirisasi industri.

Dalam orkestrasi tersebut, seluruh elemen negara turut berkontribusi. Destinasinya yakni Indonesia yang lebih tangguh dan sejahtera.









 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2023