Penggerak utama pertumbuhan negara itu, termasuk pariwisata dan pengeluaran, mengalami pemulihan yang lambat, yang mengarah ke risiko resesi ekonomi, kata Srettha dalam rapat gabungan Majelis Nasional.
Menurut dia, langkah-langkah stimulus diperlukan guna menghidupkan kembali perekonomian.
"Distribusi uang digital 10.000 baht atau setara sekitar 280 dolar AS ke seluruh area hingga ke level akar rumput akan mendongkrak ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, sementara pemerintah akan memperoleh pendapatan," ujarnya.
Kebijakan tersebut akan menjadi fondasi ekonomi digital bagi negara Asia Tenggara itu untuk mempersiapkan Thailand menuju era ekonomi baru dan menawarkan peluang baru bagi masyarakat, serta membuka pintu bagi sumber pendanaan baru untuk bisnis, dan meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem ekonomi, imbuhnya.
Srettha mengatakan selain beberapa agenda mendesak lainnya, pemerintah akan menyelesaikan masalah utang, karena utang negara saat ini tercatat di angka 90 persen lebih dari produk domestik bruto (PDB) negara kerajaan tersebut.
Sang perdana menteri mengatakan pemerintah juga akan mengimplementasikan sejumlah rencana untuk menurunkan harga energi, termasuk bensin, gas elpiji, dan listrik, serta mencari sumber-sumber energi baru.
Dia juga menyebutkan soal strategi langsung yang berfokus pada promosi pariwisata dengan menerapkan pembebasan biaya visa bagi pengunjung dari negara-negara tertentu dan mempercepat aplikasi visa bagi wisatawan yang hendak menghadiri acara internasional.
Di bawah konstitusi Thailand, Dewan Menteri diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan kebijakan di hadapan parlemen bikameral sebelum secara resmi menduduki jabatannya. Setelah pidato kebijakan pada Senin, debat di antara para anggota parlemen dijadwalkan berlangsung hingga Selasa (12/9).
Pewarta: Xinhua
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2023
