DPR setujui tambahan anggaran KLHK untuk gaji sebesar Rp66,47 miliar

 

Sebelum pembahasan RUU APBN 2024, KLHK memiliki pagu anggaran Rp7,64 triliun.

"Pagu anggaran KLHK Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp7,71 triliun," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Rincian anggaran eselon I KLHK adalah Sekretariat Jenderal sebesar Rp453,87 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp74,64 miliar, Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp304,46 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebesar Rp1,36 triliun.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1,77 triliun, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp721,37 miliar, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp278,21 miliar.

Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM sebesar Rp377,61 miliar, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp313 miliar, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp504,47 miliar.

Baca juga: DPR setujui pagu anggaran Kementerian LHK sebesar Rp7,64 triliun

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp355,90 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya, dan Beracun sebesar Rp275,70 miliar, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp596,60 miliar, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp321,38 miliar.

Rincian program KLHK setelah pembahasan RUU APBN 2024 adalah dukungan manajemen sebesar Rp3,63 triliun, pengelolaan hutan berkelanjutan Rp2,51 triliun, ketahanan bencana dan perubahan iklim Rp169,3 miliar, kualitas lingkungan hidup Rp1,20 triliun, dan pendidikan serta pelatihan vokasi sebesar Rp190,1 miliar.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan penyesuaian secara otomatis pada 2023 akan diusulkan kembali dengan nilai Rp289 miliar setelah sebelumnya disetujui sebesar Rp105 miliar.

Penyesuaian secara otomatis itu dialokasikan untuk program berbasis masyarakat, seperti kebun bibit rakyat, usaha ekonomi produktif, Bank Pesona, hutan sosial, kemitraan lingkungan, pengelolaan sampah, kampung iklim, diklat lapang, dan lain-lain yang selama ini sudah berjalan dan teralokasi di 10 eselon I.

"Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi untuk itu bagi kepentingan peningkatan penyelenggara kerja sektor lingkungan hidup dan kehutanan," kata dia.

Baca juga: KLHK laporkan ke DPR serapan anggaran baru 49 persen
Baca juga: Anggota DPR nilai pencadangan anggaran bisa mengganggu program KLHK
Baca juga: Antisipasi ketidakpastian global, KLHK cadangkan anggaran 6,63 persen