"Sesuai dengan ketentuan, ASN harus tetap netral menjelang Pemilu 2024, jangan mudah terprovokasi," katanya setelah menghadiri rapat kordinasi pengendalian inflasi di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.
Dia mengatakan, apabila terbukti melanggar netralitas maka ASN akan diberi sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Saya ingatkan bahwa ASN harus tetap netral di Pemilu 2024 sesuai dengan aturan, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan," katanya lagi.
Mendagri mengajak pemerintah daerah menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu 2024, terutama dukungan anggaran.
"Untuk Pilkada 2024, karena penganggaran menggunakan APBD maka dipastikan dalam penyusunan APBD tahun ini untuk tahun depan sudah harus masuk (dianggarkan)," ujarnya.
Selain itu, Tito juga meminta agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan Satpol mengenai kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kebutuhan mereka ditanyakan berapa dan siapkan dana cadangan supaya pesta demokrasi Indonesia tetap bisa berjalan," katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU maupun Bawaslu guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pemerintah daerah tolong bantu penyelenggara KPU dan Bawaslu kurang apa misalnya secara operasional kekurangan gedung untuk menyimpan logistik mohon dibantu," ujarnya.
Pewarta: Kasmono
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2023
