Pasalnya, kata Erwin, sejauh ini inflasi di Jawa Barat masih terkendali meski dalam keadaan tengah dilanda kekeringan di 18 Kabupaten/Kota, di mana hingga Agustus lalu secara tahunan (year on year/YoY) inflasi Jabar masih di 3,47 persen, dan dalam periode tahun berjalan (year to date/ytd) inflasi pada posisi 1,47 persen yang paling rendah kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta.
"Kalau kita bicara target inflasi sampai dengan akhir tahun 2023, kita masih punya ruang dan InsyaAllah bisa jaga inflasi Jawa Barat dengan koordinasi di tim pengendalian inflasi daerah di bawah arahan gubernur dan seluruh instansi terkait bahu-membahu untuk mengendalikan agar inflasi berada pada rentang target 3 plus minus 1," ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Senin.
Terkait dengan kenaikan harga bahan pokok termasuk beras yang menjadi penyumbang faktor inflasi, kata Erwin, terjadi akibat efek El Nino sehingga mempengaruhi pola tanam dan produksi dari para petani yang tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia.
"Tadi Pak Gubernur (Bey Triadi Machmudin) sudah menyampaikan bahwa secara cadangan untuk Provinsi Jawa Barat dikonfirmasi tadi oleh Bulog Jawa Barat cadangannya itu berada dalam jumlah yang memadai dan Bulog juga sudah melakukan proses untuk menambah stok dengan melakukan impor. Kemudian dari sisi permintaan dengan ada program bantuan pangan yang sudah direalisasi dan on the pipeline, di Jabar itu ada 4,1 juta keluarga penerima manfaat," ucapnya.
Dia meyakini, dengan adanya bantuan yang disalurkan, dapat mengintervensi kenaikan harga beras saat ini. Selain itu dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, sebab melalui upaya yang dilakukan pemerintah besar kemungkinan harga beras akan kembali normal.
"Sampaikan agar masyarakat kita tenang. Mudah-mudahan harga beras terkendali, inflasi terkendali sehingga masyarakat Jawa Barat kesejahteraannya dapat bertahan," tutur Erwin.
Dalam menjaga inflasi, TPID Provinsi Jawa Barat mulai September sampai Desember 2023, akan melakukan gelar pangan murah (GPM) provinsi sebanyak 32 kali, dan tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan 101 kali.
Selain itu, akan dilakukan juga penyaluran bantuan beras bagi 4,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan masing-masingnya 10 kg; penyaluran bantuan pangan untuk 410.691 keluarga rawan stunting (KRS); serta penambahan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sebanyak 600 ton.
Dan juga memastikan kelancaran distribusi terutama untuk komoditas beras dan minyak goreng lewat optimalisasi pusat distribusi provinsi.
Baca juga: BI prediksi inflasi di Jabar berkisar 3 persen hingga akhir 2023
Baca juga: Pemprov siap bantu BI jaga inflasi di Jabar
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
