"Ini tugas pemerintah dan masyarakat sipil," kata Dubes RI untuk Malaysia Hermono dalam FGD Penghapusan Mandatory Death Penalty Malaysia yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Hermono menyebutkan pemerintah Malaysia telah mengamendemen undang-undang hukuman mati dan hukuman seumur hidup yang kini tak lagi wajib diterapkan.
Amendemen itu tidak menghapus hukuman mati, tetapi hanya menghapus sifat mandatori atau sifat wajibnya, sehingga terpidana dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk bisa memperoleh keringanan hukuman.
Baca juga: Respons Malaysia tak lagi wajibkan hukuman mati, KBRI siapkan langkah
Namun, amendemen tersebut tidak otomatis meloloskan semua PK yang diajukan karena sepenuhnya menjadi kewenangan hakim.
Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat sipil mesti menyosialisasikan amandemen ini sehingga masyarakat tidak salah paham lalu menganggap pemerintah tidak serius menangani masalah ini.
"Kami harapkan masyarakat sipil juga bisa membantu memberi edukasi, ini lho yang terjadi, bahwa tidak semuanya otomatis akan dibebaskan, bahwa prosesnya seperti ini, dan lain-lain," kata dia.
Dia mengingatkan masyarakat sipil untuk tidak menekan pemerintah ketika mereka tidak benar-benar memahami penghapusan mandatori hukuman mati tersebut.
"Peran masyarakat sipil jadi sangat krusial untuk memberikan penjelasan kepada publik dan juga kepada keluarganya," pungkas Hermono.
Baca juga: Kemlu pastikan WNI terjerat hukum peroleh akses kekonsuleran
Pewarta: Katriana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
