“Iya kalau dilihat, setelah lima periode, baru pertama kali kepemimpinan perempuan. Mohon doa dan dukungannya,” kata Ummi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Ummi dipercaya menjadi Ketua KPU Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028 dari hasil rapat pleno para komisioner yang dilantik di gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (24/9).
Ummi yang merupakan mantan Ketua KPU Kabupaten Bogor periode 2018-2023 dilantik bersama enam komisioner KPU Provinsi Jawa Barat lainnya, yakni Abdullah Sapi’i, Adie Saputro, Ahmad Nur Hidayat, Aneu Nursifah, Hari Nazarudin, Hedi Ardia.
Menurut Ummi, ada tantangan tersendiri ketika memimpin KPU Jabar, karena Jawa Barat menjadi provinsi dengan daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak se-Indonesia dengan jumlah pemilih mencapai 35.714.901 jiwa.
Jumlah pemilih tersebut tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 140.457.
“Ini jadi tantangan tersendiri untuk kita dalam menyukseskan pemilu 2024. Provinsi dengan pemilih terbanyak se-Indonesia. Dulu di Bogor juga sama, kabupaten dengan pemilih terbanyak se-indonesia, sekarang di Jabar ruang lingkupnya lebih besar lagi,” ungkapnya.
Bagi Ummi, jabatan barunya ini dilihatnya sebagai amanah yang harus dituntaskan dalam ranah pengabdian.
Hal pertama yang menjadi fokusnya adalah membangun soliditas yang kuat di internal KPU Jabar dan dengan KPU di 27 kabupaten/kota se-Jabar.
Sebab, suksesnya penyelenggaraan pemilu di Jabar bergantung juga pada suksesi di 27 kabupaten/kota yang ada.
“Pertama kami sudah berkomitmen yang paling penting adalah soliditas kelembagaan, mau itu di internal kami, di Jabar, lalu soliditas penyelenggara kami di 27 kabupaten/kota. Karena suksesnya penyelenggaraan pemilu di jabar itu bergantung juga pada 27 kabupaten/kota,” terang Ummi.
Selanjutnya, ia juga akan memperkuat sinergi dengan berbagai Lembaga terkait. Suksesi penyelenggaraan pemilu tak bisa dilakukan tanpa peran serta dari berbagai pihak, tak hanya penyelenggara pemilu.
“Kerja-kerja KPU itu kerja-kerja kepemiluan yang kolektif kolegial, perlu sinergi dengan semua stakeholder, ini sangat penting dan sedang kita rajut,” sambungnya.
Ummi juga membeberkan tantangan lainnya terkait Pemilu 2024 yang tahapannya berbeda dengan Pemilu 2019. Di Pemilu 2019 lalu, Pilkada dilakukan terlebih dulu baru kemudian dilanjut dengan Pileg dan Pilpres.
Namun di Pemilu 2024, pemilu dan Pilkada berlangsung di tahun yang sama sehingga tahapannya saling beririsan.
“Hari ini Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama, 2024. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk kita menyelaraskan tahapan yang memang sedang berjalan, karena dua tahapan itu beririsan, bagaimana kita bisa melakukan kerja-kerja di dua tahapan itu. Di tengah tahapan yang beririsan, kita juga menyiapkan penyelenggara,” tuturnya.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
