"Ganjar Pranowo perlu mengajak para pakar untuk mewujudkan gagasan-gagasannya tersebut agar tidak menjadi pepesan kosong semata yang bertujuan menang di Pilpres, melainkan gagasan tersebut benar-benar dapat dijadikan program dalam pemerintahannya kelak jika terpilih," kata Inas Nasrullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut Inas, ada tujuh program strategis dalam gagasan Ganjar Pranowo. Pertama, membangun sumber daya manusia (SDM) produktif. Untuk mewujudkan gagasan ini diperlukan reformasi sistem-sistem pendidikan yang dapat menghasilkan angkatan kerja yang siap pakai.
Kedua, stabilisasi harga bahan pokok. Untuk mewujudkan gagasan ini, pemerintahan Ganjar harus dapat membangun pertanian yang mampu memproduksi kebutuhan pokok secara signifikan.
Ketiga, kemiskinan ekstrem nol. Untuk memenuhi gagasan ini, diperlukan lapangan kerja yang signifikan baik formal maupun informal, sehingga rakyat mampu memenuhi keperluan rumah tangga yang minimal.
Berikutnya, memperkuat jaring pengaman sosial. Untuk mewujudkan gagasan ini, bantuan-bantuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin bukan lagi dalam bentuk bansos tapi sudah harus dalam bentuk permodalan dan peningkatan ketrampilan untuk membangun usaha kecil.
Kelima, hilirisasi menuju industri kelas dunia. Gagasan ini adalah keberlanjutan dari program Pak Jokowi, oleh karena itu perlu untuk mengadopsi roadmap hilirisasi tersebut.
Keenam, meningkatkan nilai tambah infrastruktur. Untuk mewujudkan gagasan ini, diperlukan suatu perencanaan perindustrian dan pertanian yang terintegrasi dengan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintahan sekarang.
"Gagasan yang Ketujuh adalah mengembalikan alam Indonesia menjadi jauh lebih baik. Agar gagasan ini harus memiliki target dalam merevitalisasi kondisi alam yang telah rusak akibat pertambangan industri perkebunan," pungkasnya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Akademisi minta Ganjar susun program bangun ketahanan pangan
Baca juga: Simpatisan Ganjar Pranowo di Pati menggemakan sholawat
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
