"Pengembangan karbon untuk hutan tropis sudah berjalan, tapi lebih ke yang non-market, yang riset base payment dengan total nilai yang dihasilkan sekitar Rp380 juta," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan KLHK Nani Hendiati dalam acara Sustainable Action for Future Economy (SAFE) di Jakarta, Selasa.
Nani menyampaikan, proyek percontohan itu dijalankan di Jambi dan Kalimantan Timur bekerja sama dengan pihak Bank Dunia dan Norwegia.
KLHK mencatat potensi nilai ekonomi dari perdagangan karbon Indonesia secara keseluruhan mencapai hingga Rp3.000 triliun dari komponen hutan tropis, bakau (mangrove), dan gambut.
Potensi itu, lanjut Nani, sudah mulai dikembangkan mulai dari komponen hutan tropis. Selanjutnya, diikuti komponen hutan bakau dan hutan gambut yang diharapkan menjadi pusat karbon regional atau regional carbon hub.
Selain hutan tropis, KLHK sedang mengeksplorasi dan membuat proyek percontohan untuk perdagangan karbon dari komponen hutan bakau yang total luasnya di Indonesia mencapai 3 jutaan hektare (ha)
Ia menyebutkan, proyek itu dimulai di Kalimantan Utara memanfaatkan lahan bakau seluas 60 ribu ha.
"Kita harus bisa memperlihatkan bahwa kita punya super power juga di nature capital kita," katanya.
Nani menambahkan, pengembangan karbon menjadi bagian fokus pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang dapat digunakan sebagian untuk mendukung aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan termasuk pengurangan emisi karbon.
Kegiatan perdagangan karbon di Tanah Air ditandai dengan peluncuran bursa karbon Indonesia oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (26/9).
Baca juga: Kadin optimistis Indonesia pimpin pasar karbon di ASEAN
Baca juga: Hari pertama, Bursa Karbon catat nilai transaksi capai Rp29,2 miliar
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
