...apakah memang benar untuk menyehatkan fiskal atau ada kepentingan lain."
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI Ismayatun menilai rencana pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, perlu dipertanyakan maksud dan tujuan sebenarnya.

"Rencana pemerintah mengajukan RAPBN-P 2013 ke DPR terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi bantuan langsung perlu dipertanyakan apakah memang benar untuk menyehatkan fiskal atau ada kepentingan lain," kata dia di Jakarta, Selasa.

Ismayatun menjelaskan pengajuan RAPBN-P 2013 menunjukkan pemerintah lalai dalam merumuskan dan mengajukan APBN 2013 pada tahun lalu.

"Itu menunjukkan pemerintah terlalu ambisius, tidak berpikir akurat saat merumuskan APBN 2013. Pada saat pengajuan APBN 2013 pada tahun lalu, seharusnya pemerintah bisa menghitung asumsi perekonomian nasional, makanya pengajuan RAPBN-P ini perlu dipertanyakan," ujar dia.

Dengan pengajuan RAPBN-P 2013, kata Ismayatun, pemerintah diperkirakan mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dari 6,8 persen menjadi 6,3 persen. Selain itu pemerintah diperkirakan juga akan menambah kuota BBM bersubsidi.

"Saya belum menerima pengajuan RAPBN-P 2013, namun kemungkinan asumsi akan diubah. Inflasi saja dari asumsi 4,9 persen, saat ini `year to date` sudah 2,14 persen," kata dia.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kilo liter.

Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kilo liter dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.

Sempat bergulir sejumlah opsi pengendalian BBM dari pemerintah antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyediaan BBM jenis baru seharga Rp7.000 per liter, kenaikan BBM Rp6.500-Rp7.000 per liter hanya bagi mobil pribadi, dan kenaikan BBM secara merata.

Pemerintah sempat mengisyaratkan kecenderungannya mengambil kebijakan kenaikan BBM dengan harga di bawah Rp6.500 per liter bagi seluruh kendaraan sekaligus memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR dapat selesai pada Mei ini sehingga dana kompensasi sudah tersedia dan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diberlakukan.

"Pemerintah berharap agar pembahasan APBN-P ini bisa dipercepat, saya berharap kita bisa berkonsultasi, saya ingin bulan Mei ini pembahasan APBN-P ini selesai karena ada `sense of urgency`, termasuk (pembahasan) kompensasi bagi masyarakat yang memerlukan," katanya.

Presiden mengatakan pengurangan subsidi bahan bakar harus dilakukan untuk mengurangi beban anggaran dan juga menjaga kesehatan fiskal. (R028/B008)

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013