"Kalau BK DPR RI itu ada beberapa orang itu ada dari independen, itu harapan saya. Kalau itu ada, maka penegakan kehormatan bisa lebih efektif," kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Penegakan kehormatan di BK DPR RI tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
"Kadang-kadang ada deal di sana (BK), ada partai ahli lobi, ya gak akan pernah terungkap," katanya.
Rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR RI, baik pada rapat-rapat komisi dan juga rapat paripurna DPR RI, dirinya meminta BK DPR RI untuk mengumumkan kepada publik.
"Saya harapkan BK berani buka ke publik absensi anggota DPR RI sebab absensi ada yang bodong," katanya.
Tak hanya itu saja, dirinya sering mengimbau kepada BK DPR RI untuk melaksanakan tata tertib itu.
"BK DPR RI bisa mengecek secara fisik apakah orang yang absen ada di ruangan itu. Pimpinan selalu diminta oleh masyarakat untuk berani membuka itu. Kalau saya berani, tapi kewenangan itu ada di BK. BK harus merespon keinginan publik," kata Marzuki.
Ia juga menyesalkan penyataan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Guruh Soekarnoputra yang menyebutkan bahwa saat ini kehadiran tak perlu, bisa diwakilkan melalui teknologi informasi (IT).
"Ini kan demokrasi, ini sah-sah saja. Orang bisa lihat, jarang masuk, terus nyeletuk, minta koreksi. Masuk dulu lah. Kalau lewat IT itu kira-kira perlu gak," ungkap Marzuki.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
